Jimly: DPR Tak Boleh Ikut Campur Soal Wakapolri

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tim Independen atau yang dikenal dengan Tim 9 bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak agar DPR tidak dulu membahas Wakapolri sebelum tuntas menentukan nasib Kapolri.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie saat ditanya tentang wacana mantan calon tunggal Kapolri Komjen Bambang Gunawan (BG) yang oleh sebagain anggota DPR diusulkan sebagai Wakapolri.

“Saya tidak mau berkomentar dulu soal Wakapolri. Tugas DPR yang di depan mata saja belum beres, kok mau mendiskusikan Wakapolri," kata Jimly Asshiddiqie kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Jimly mengatakan, DPR tidak bisa ikut campur dalam urusan Wakapolri. Sebab menurutnya, wilayah itu sepenuhnya menjadi kewenangan internal Polri.

"Cepat dong diselesaikan itu Kapolri. Gimana sih kerja DPR itu?, Kapolri saja belum beres sudah mau lompat ke Wakapolri," ujar Jimly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berharap apa yang sudah dibicarakan DPR dengan Presiden Jokowi segera ditindak lanjuti karena bangsa dan negara butuh kepastian Kapolri. Jimly juga berpesan, jangan sampai prosedur formal diutamakan namun kebutuhan kapolri tertunda terus.

Sementara sesuai peraturan perundang-undangan, dalam 20 hari kerja sejak diajukan Presiden, DPR sudah harus menyatakan sikap. "Dalam Undang-undang jelas, DPR hanya menyetujui atau tidak Kapolri yang diajukan oleh Presiden. Beda dengan Wakapolri. Jadi, Wakapolri itu bukan urusan DPR," jelas Jimly.

Dia menambahkan, kalau pun posisi Wakapolri dikosongkan tidak masalah. Oleh karena itu, ia meminta agar DPR segera menuntaskan nasib Kapolri. "Kalau urusan Wakapolri, kita serahkan saja pada internal Polri,” sarannya.(yn)

tag: #wakapolri   #budi gunawan   #dpr   #parlemen