Kelalaian Gubernur dalam Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini, dan biasa terjadi pada setiap musim kemarau, tak bisa dilepaskan dengan lemahnya kepedulian kepala daerah. Khususnya, gubernur dalam mencegah dan atau mengendalikannya. 

Sejumlah pihak yang kritis pun, seperti selama ini,  tak boleh hanya menyalahkan pemerintah pusat yakni Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Mengapa? 

Pertama, pemda bukan saja lebih dekat rentang kendalinya terhadap kawasan hutan yang terbakar itu, melainkan punya kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pencegahan secara langsung untuk perlindungan lingkungan dan kehutanan. Apalagi di hampir semua daerah otonom memiliki instansi khusus untuk itu, yakni (1) Badan Lingkungan Hidup dan juga (2) Dinas Kehutanan. Kedua instansi itulah yang secara teknis harus dimintai pertanggungjawabannya, dan kepala daerah memiliki kewajiban sebagai pemimpin dan pengendali kebijakan di daerah. 

Kedua, pernyataan keadaan darurat atas suatu kebakaran hutan datangnya dari Gubernur. Kita tahu bahwa dengan pernyataan gubernur itu sebagai dasar untuk pengerahan segala sumberdaya untuk menanganinya di mana pihak Pemerintah pusat kemudian berperan. Masalahnya, saya kira, banyak gubernur yang tak begitu peduli atau lalai memperhatikan perkembangan kebakaran hutan itu. 

Ketiga, koordinasi antar daerah seharusnya intens dilakukan oleh para gubernur yang miliki kawasan hutan yang bersambungan, dalam rangka melakukan pencegahan dan penangannya secara bersama. 

Tapi tampaknya para kepala daerah lalai melakukan tugas koordinasi dan kerjasama antar daerah itu. Dengan begitu, kebakaran hutan bisa dikatakan sebagai produk pembiaran oleh para kepala daerah. 

Maklum, barangkali, karena sektor ini bukan dianggap sebagai proyek basah, melainkan lebih hanya dianggap capek-capek saja. 

Atau juga, bukan mustahil, pembiaran kebakaran hutan itu secara sengaja dibiarkan atau bahkan dibuat  oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan kesan buruk pada pemerintah pusat baik terhadap Presiden Jokowi maupun Menteri LHK Siti Nurbaya.(*)

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #Kolom   #Makan Siang   #la ode ida