Berita

Penolakan Fitra Terkait 7 Proyek DPR Bukan Aspirasi Rakyat

Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 19 Agu 2015 - 15:49:16 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

4FadliZon.jpg

Fadli Zon (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menolak tujuh proyek yang digagas oleh DPR.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa penolakan Fitra tidak mencerminkan aspirasi masyarakat yang sebenarnya.

"Masyarakat itu yang mewakili adalah anggota DPR. Di Dapil saya, nggak ada yang menolak pembangunan ini," kata Fadli saat dihubungi, Rabu (19/8/2015).

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu tetap kekeuh bahwa ‎proyek pembangunan gedung DPR yang menjadi bagian dari tujuh proyek tersebut bakal jalan terus. Ini karena kebutuhan anggota DPR dirasa urgen, yakni soal ruang kerja yang kondusif.

"Sudah tidak ada ruang kerja yang mencukupi bagi anggota DPR. Sekarang ada tujuh staf untuk setiap anggota DPR, mau ditaruh di mana mereka?," dalihnya.

Sebelumnya, DPR merencanakan sebuah program pembangunan yang terdiri atas tujuh tahapan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku ketua tim pembangunan merinci tujuh program pembangunan tersebut.

Tahap pertama dimulai dengan membangun alun-alun demokrasi yang berbentuk plaza reformasi bagi publik. Tempat ini akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia

Tahap kedua adalah membangun museum dan perpustakaan. Fahri mengungkapkan pembangunan tersebut akan menggunakan gedung bundar yang lama. Menurut Fahri Gedung bundar adalah ikon nasional yang mendunia dan kaya pengetahuan.

Tahap ketiga adalah membangun akses publik ke gedung DPR RI untuk mempermudah tamu dan publik agar bisa mengunjungi fasilitas yang ada di perpustakaan, museum, dan ruang sidang di komplek parlemen tersebut.

Selanjutnya, tahap keempat, adalah pusat pengunjung. Pusat pengunjung akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, dan berwisata.

Tahap kelima adalah membangun ruangan pusat pengkajian legislasi dan revisi undang-undang.

Tahap keenam adalah pembangunan ruang anggota dan tenaga dengan standar yang berlaku untuk semua anggota DPR dan staf pendukung. Saat ini, ujar Fahri, pembangunan sangat tidak terstruktur dan tiap anggota punya kreativitas ruangan masing-masing.

Tahap terakhir adalah integrasi kawasan untuk mengintegrasikan kawasan bagi anggota dan akan menjadi ikon baru dan menjadi tempat kunjungan warga negara Indonesia dan warga negara asing.(yn)

tag: #tujuh proyek dpr   #fadli zon   #fitra  

Bagikan Berita ini :

Kemendagri RI
advertisement