Karhutla di Aceh dan Sumut, Puan Tekankan Penanganan Bencana Harus Preventif

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Puan menilai, bencana ini bukan semata kejadian alam biasa, tetapi sinyal bahwa Indonesia belum keluar dari siklus krisis ekologis yang berulang.

Puan pun menegaskan negara tidak boleh terus tertinggal dalam menanggapi siklus bencana seperti karhutla dan bencana lainnya. 

“Penanganan bencana harus berpindah dari pola penanganan darurat menjadi sistem yang preventif, tangguh, dan berbasis pada pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan,” kata Puan, Selasa (8/7/2025). 

"Jika bencana datang lebih cepat dari kesiapsiagaan, itu artinya ada sistem yang belum berjalan sebagaimana mestinya," lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Seperti diberitakan, bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, yang pertama kali terpantau pada Sabtu, (5/7). Titik-titik kebakaran tersebar di tiga kecamatan yang hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), total luasan lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 9 Ha. Beruntung, tidak terdapat laporan korban jiwa akibat kejadian itu.

Selain di Aceh Barat, karhutla juga melanda lahan di wilayah Kecamatan Silahisabungan, tepatnya di Desa Paropo, Kabupaten Dairi, Sumut sejak Jumat (4/7). Berdasarkan hasil asesmen di lapangan, luas area yang terdampak mencapai 28 Ha. Karhutla di Sumut pun juga dilaporkan terjadi di Nias Utara dengan 10 Ha lahan hangus terbakar akibat kejadian itu.

Puan menyebut, karhutla yang terus terjadi menandakan lemahnya sistem pengawasan dan kontrol terhadap lahan-lahan rawan terbakar. 

"Ketika kejadian seperti ini terus berulang dari tahun ke tahun di wilayah yang sama, maka bukan hanya kemampuan pemadaman yang perlu ditingkatkan, tapi juga akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan dan penegakan hukumnya," tutur Puan. 

Mantan Menko PMK ini pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan. Puan juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat tanda-tanda kebakaran hutan dan lahan guna menghindari kerugian yang lebih luas. 

"Pemerintah daerah juga harus terus berkomitmen menjaga keselamatan warga dan lingkungan hidup melalui upaya penanggulangan bencana secara terpadu," pesan cucu Bung Karno tersebut.

Puan menyoroti bagaimana karhutla turut menyebabkan kerugian materil akibat kebakaran cukup signifikan dan berdampak pada kondisi lingkungan serta aktivitas masyarakat.

Untuk itu, Puan mendorong Pemerintah daerah dan BPBD untuk terus memantau situasi secara berkala dan memaksimalkan upaya edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya karhutla.

"Keselamatan dan penanggulangan dampak menjadi prioritas utama dalam menghadapi situasi ini," tegas Puan.

Puan juga meminta seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, untuk memperkuat integrasi antara perencanaan wilayah, konservasi lingkungan, dan kebijakan mitigasi risiko bencana. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh dibenarkan jika dilakukan dengan mengorbankan daya dukung lingkungan. 

"Investasi dalam ketahanan iklim dan perlindungan ekosistem harus menjadi prioritas nasional. Negara harus hadir sebelum bencana datang, dengan sistem yang mampu melindungi warga secara adil, merata, dan berkelanjutan," paparnya.

Puan menyatakan, DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal upaya pemerintah dalam memperkuat sistem mitigasi bencana dan memperbaiki kebijakan tata kelola lingkungan. 

"Rakyat Indonesia memiliki daya tahan yang luar biasa. Namun sudah saatnya sistem negara menunjukkan daya siaga yang setara, bukan hanya saat darurat, tetapi jauh sebelum ancaman datang,” sebut Puan.

“Karena keselamatan rakyat adalah mandat tertinggi dari konstitusi dan tanggung jawab utama dari kepemimpinan nasional," pungkasnya.