SK Dibatalkan, Jokowi Diminta Copot Menkumham

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyusul dibatalkannya keputusan Menkumham yang mengesahkan kubu Agung Laksono oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pasalnya, kata Agung, dengan dibatalkannya SK Menkumham itu berarti Yasonna melakukan kesalahan.

"Yasonna terbukti tidak cermat dan bisa dituduh memihak salah satu partai politik yang tengah terlibat konflik," ujarnya saat dihubungi TeropongSenayan, Senin (18/5/2015).

Menurutnya, kesalahan Menteri Yasonna sangat fatal ketimbang kekeliruan yang diperbuat oleh sejumlah menteri lainnya di Kabinet Kerja Jokowi.

"Sebagai pejabat pembantu presiden, mestinya Yasonna cermat dan netral," pungkas Agung.

Seperti diberitakan, mejelis hakim PTUN mengabulkan gugatan DPP Partai  Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) terhadap Menkumham. Menkumham digugat karena mengeluarkan SK yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil munas Jakarta dengan ketua umum Agung Laksono.(yn)