MKD: Tak Mungkin Ada Anggota DPR Jadi Pelanggan Artis

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Terkuaknya skandal prostitusi online yang disebut-sebut menyeret anggota DPR kian menyedot perhatian publik.

Semua berawal dari tertangkapnya artis berinisial AA yang berprofesi ganda sebagai mucikari atau aktor penyedia jasa kelas artis bagi hidung belang yang membutuhkan.

Lalu, apakah benar ada anggota DPR yang juga jadi 'pelanggan' prostitusi artis?

Menanggapi hal itu, Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, H Acep Adang Ruhiat mengaku tidak percaya terhadap gencarnya pemberitaan tersebut.

"Tuduhan kepada pejabat dan anggota DPR sebagai pelanggan artis itu tidak tepat," kata Acep di Jakarta, Rabu (13/05/2015).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, tuduhan kepada anggota DPR sebagai pengguna jasa prostitusi yang bertarif fantastis itu terlalu berlebihan dan tak berdasar.

"Saya pikir berlebihan ya, jika hal semacam itu dikaitkan dengan para anggota dewan. Mereka (anggota DPR) adalah para wakil rakyat yang mengemban tugas mulia dari rakyat.  Masa melakukan hal nista seperti itu? enggak mungkin lah," kata Acep yang terlahir dari keluarga besar Pesantren Cipasung ini.

Menurutnya, revolusi mental yang selalu didengungkan oleh Presiden Jokowi seharusnya melekat pada diri anggota dewan dalam setiap menjalankan tugasnya.

"Revolusi mental juga sangat berkaitan dengan upaya meningkatkan iman dari pribadi masing-masing pejabat negara, bahkan juga seluruh masyarakat Indonesia," paparnya.

Selain itu, Acep yang juga anggota Komisi IV DPR RI ini menjelaskan, bahwa fungsi keluarga juga sangat dominan untuk menjaga para pejabat negara melakukan hal yang tidak etis.

Ia menambahkan, kunci dari kemampuan pribadi yang berhasil meninggalkan hal keji seperti pelacuran adalah upaya meningkatkan iman dari pribadi masing-masing.

"Jangan lupa, keluarga yang selalu harmonis, mensupport dan saling mendoakan para suami atau isteri mereka juga sangat penting," pesan Acep. (iy)

tag: #prostitusi online   #artis   #anggota dpr   #dpr