SEMARANG (TEROPONGSENAYAN) --Sejak tahun 2000 sampai 2018 ini, kurang lebih sudah ada 21 orang pejabat publik di Provinsi Jawa Tengah yang tersandung kasus korupsi.
Hal ini, tentu menjadi image buruk bagi Provinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai jantung dan pusat kebudayaan Jawa.
Belakangan ini, bahkan sang petahana Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun diduga terlibat dalam skandal mega korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) .
Politisi PDI-P itu juga sudah beberapa kali harus bolak-balik ke Jakarta untuk memenuhi panggilan KPK atas dugaan keterlibatan Ganjar dalam kasus e-KTP tersebut.
Hal ini ternyata sangat berpengaruh pada elektabilitas Ganjar yang diketahui juga ikut maju kembali dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018.
Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Fahmi Hafel memaparkan hasil survei lembaganya, dimana sebanyak 54.9% responden mengatakan Ganjar Pranowo terlibat dalam kasus e-KTP. Sedangkan 41.8% responden mengatakan Ganjar Pranowo tidak terlibat. Sedangkan sisanya 3.3% responden tidak menjawab.
"Hasil ini terjawab setelah responden diberi pertanyaan 'Menurut anda, apakah anda yakin kalau Ganjar Pranowo benar-benar terlibat dalam kasus e-KTP?'" sebut Fahmi dalam keterangan persnya, Rabu (13/6/2018).
"Karena alasan responden, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan memanggil Ganjar Pranowo berkali-kali jika dia tidak terlibat dalam kasus korupsi e-KTP," lanjut dia.
Sementara ketika responden ditanya soal 'Kepala Daerah seperti apa yang anda inginkan dan anda terima terkait dengan maraknya kepala daerah yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?', Fahmi pun menjelaskan bahwa 89.2% masyarakat Jawa Tengah yang diwakili oleh responden menjawab menginginkan Kepala Daerah yang tidak terlibat dalam kasus korupsi.
"Bahwa secara umum masyarakat Jawa Tengah mengetahui korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa, sama halnya dengan terorisme," ungkapnya.
"Oleh karena itu, secara mayoritas masyarakat Jawa Tengah menginginkan adanya pemerintahan yang bersih (bebas korupsi), karena dengan korupsi baik langsung maupun tidak langsung berimbas kepada masyarakat," papar dia.
Di samping itu, IDM juga melakukan survei dengan memberi pertanyaan secara spontan kepada responden, soal siapakah yang akan mereka pilih jika Pilgub digelar hari ini.
"Jawaban secara top of mind dari 2002 sebanyak 47.3% memilih pasangan Sudirman Said–Ida Fauziah, sedangkan sebanyak 40. 9% persen memilih pasangan Ganjar Pranowo -Taj Yasin dan sebanyak 11.8 persen tidak menjawab," bebernya.
Kemudian, lanjut Fahmi, dengan pertanyaan yang sama mengunakan kertas kuisioner dan alat bantu simulasi kartu suara, dalam survei ditemukan bahwa 54.6% memilih pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah, sedangkan Ganjar Pranowo-Taj Yasin dipilih sebanyak 42.8% dan sebanyak 2.6% belum menentukan pilihan.
"Tingginya elektabilitas pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah ada beberapa faktor, dimana 78.2% responden yang berlatarbelakang Kaum Nadliyin yang paling memerangi korupsi lebih banyak memilih Ida Fauziah sebagai wakil NU yang berpasangan dengan Sudirman Said yang juga tidak punya pontensi tersangkut kasus korupsi dibandingkan dengan Taj Yasin yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo yang berpotensi tersandung kasus korupsi e-KTP," sebut Fahmi.
Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 28 Mei-4 Juni 2018, dengan jumlah responden sebanyak 2002 warga Jawa Tengah yang tersebar secara proporsional di 35 Kota/Kabupaten sesuai sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2018 yang berjumlah 27.068.125 pemilih.
"Metode penelitian survei menggunakan metodologi kuantitatif dengan wawancara langsung dan pengisian kuisioner. Penarikan sampel dengan metode multistage random sampling berdasarkan total populasi masyarakat yang memiliki Hak Pilih pada saat Pilgub 2018 dengan tingkat kepercayaan 98% dan Margin of Error kurang lebih 2,6%," pungkas Fahmi. (Alf)
tag:
#pilkada-jateng-2018
