Opini

Pemblokiran Situs Media Islam, Otoriter dan Memasung Demokrasi

Oleh Suparman (Komisi Kajian dan Kebijakan Strategis PB HMI MPO) pada hari Selasa, 31 Mar 2015 - 12:50:15 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

70Suparman.jpg

Suparman (Sumber foto : Suparman Abdul Kadir)

Pemblokiran 19 situs media-media Islam oleh Kemenkominfo dengan alasan menyebarkan dan simpatisan radikalisme versi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) tidak tepat dan tidak ada dasar hukum.

Pemblokiran 19 situs media-media Islam tidak berlandaskan hukum dan cenderung diskriminasi terhadap umat islam. Selain itu, Kemenkominfo tidak melakukan upaya pemblokiran situs porno dan tidak blokir atau sanksi kepada media yang melakukan diskriminasi terhadap umat Islam dalam rekrutmen karyawan, seperti MNC Group.

Oleh Karena itu, Pemblokiran situs media-media Islam terlihat otoriter dan memasung demokrasi. Pemblokiran itu tidak menghilangkan dan tidak efektif mengurangi penyebaran radikalisme di Indonesia.

PB HMI MPO sependapat dengan Imam Masjid Nabawi, Syekh Ali Jaber yang mengatakan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) merupakan bentukan negara Amerika Serikat. Menurutnya, ISIS sengaja diciptakan oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Islam. Mereka terus menempuh segala cara untuk menundukkan Islam dan menebarkan kebencian.

Amerika itu musuhnya Islam, ISIS dibentuk oleh Amerika, meskipun mereka berteriak Allahu Akbar, tetapi sesungguhnya Islam itu di hati, bukan hanya sebatas apa yang diperlihatkan dari perbuatan.(yn)

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #situs islam. terorisme   #demokrasi  

Bagikan Berita ini :

Kemendagri RI
advertisement