Pimpinan Komisi VI DPR Ini Minta Koperasi Adaptif Terhadap Perubahan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kalangan DPR RI meminta agar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) untuk mengembangkan koperasi modern sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus lalu di Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. 

"Jadi bisa bayangkan bahwa membantu koperasi adalah membantu banyak orang dengan akumulasi modal yang juga sangat besar," kata Politikus Golkar itu, Rabu (18/8/2021). 

Demer, begitu ia disapa mengingatkan, koperasi memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menyampaikan, merujuk data Kemenkop dan UKM, jumlah koperasi aktif per Desember 2020 sebanyak 127.124 unit, dengan volume usaha sebesar Rp174 triliun dan jumlah anggota sekitar 25 juta orang.

Demer juga mengingatkan pentingnya modernisasi koperasi untuk mendapatkan sistem tata kelola sesuai prinsip good corporate governance (GCG). 

"Bantuan dana penting, tapi jangan lupa juga untuk mendorong koperasi agar bisa meningkatkan daya saingnya sekaligus adaptif terhadap perubahan," tukasnya.

Demer menjelaskan, pengembangan koperasi modern tersebut selaras dengan ciri khas bisnis di masa pandemi yang juga mengalami perubahan. 

Pada 2020, sebanyak Rp1 triliun diberikan untuk 63 unit koperasi pada periode pertama, sementara pada periode kedua Rp292 miliar diberikan untuk 37 koperasi.

Demer juga menyampaikan, pemerintah juga telah menyusun konsep digitalisasi koperasi untuk mendorong kemudahan peningkatan kualitas koperasi. Bantuan koperasi tersebut sejalan dengan niat pemerintah guna menggenjot Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Demer juga mendukung upaya Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan turut memberikan bantuan Rp52,43 triliun kepada sejumlah koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) .