Pemerintah Setop Paket Pelatihan Kartu Prakerja, DPR: Imbas Lemahnya Komunikasi Publik

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan kartu prakerja. Keputusan itu tertuang dalam surat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja nomor S-148/Dir-Eks/06/2020/pada 30 Juni 2020 yang ditujukan kepada mitra prakerja yaitu SekolahMu, Sisnaker, Skill Academi by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria dan Tokopedia.

Anggota Komisi Ketenagakerjaan (Komisi IX) DPR, Netty Prasetiyani Aher, menilai penghentian paket pelatihan prakerja tersebut sebagai bentuk lemahnya pemerintah dalam mengelola komunikasi publik.

"Setelah lama dikritik dan dianggap mengada-ada oleh banyak pihak, baru sekarang dihentikan. Ini bukti lemahnya komunikasi publik pemerintah dengan banyak pihak," melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Juli 2020.

Teropong Juga:

> Jokowi Gusar Saat Evaluasi Menteri, Politikus PKS: Kenapa Baru Jengkel Sekarang?

Berdasarkan evaluasi, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Manajemen Pelaksana (MP) di antaranya adalah mengenai tidak ada mekanisme yang dapat memastikan setiap peserta pelatihan menyelesaikan seluruh pelatihan.

"Setelah uang negara terpakai untuk hal yang kurang terukur, output, out come, dan benefitnya, program baru dihentikan. Ini kan pemborosan anggaran di tengah situasi krisis. Jadi, harus ada pertanggungjawabannya, karena bisa jadi ada pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan negara," ujarnya.

Selain menilai lemahnya pengelolaan komunikasi publik, Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gusar ketika mengevaluasi kabinetnya. Jokowi menilai menilai mereka tidak memiliki sense of crisis.

Menurut Netty, lemahnya kemampuan memahami aspirasi rakyat serta lambatnya merespon masukan dari banyak pihak, membuat pemerintah melahirkan beberapa kebijakan yang tidak peka terhadap kondisi rakyat. 

"Kenaikan iuran BPJS yang dipaksakan di tengah situasi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi, pengguliran new normal tanpa ukuran dan panduan yang jelas, wacana pengenaan pajak pada transaksi online, dan heboh tentang kenaikan tarif listrik, adalah beberapa contoh buruknya pengelolaan komunikasi publik. Seharusnya pemerintah menenangkan masyarakat dengan kebijakan pro rakyat," jelasnya.

Lebih jauh legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII ini meminta  pemerintah memperbaiki pola komunikasi yang semrawut tersebut.

"Saya berharap ada transparansi soal  penghentian program pelatihan prakerja, penghentian kenaikan iuran BPJS, dan memberikan penjelasan soal heboh naiknya tarif listrik serta pungutan pajak pada transaksi online tersebut demi kebaikan rakyat," pungkasnya.