UMP Naik 8,51% Tahun Depan, Buruh dan Pengusaha Diminta Patuh

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51% harus bisa diterima oleh kalangan buruh dan pengusaha. Pasalnya terang dia, kenaikan UMP tahun depan sudah diatur oleh Undang-undang (UU) dimana berlaku untuk seluruh provinsi yang berjumlah 34.

"Jadi menurut saya ini harus diterima oleh semua pihak. Buruh pun kalau ditanya puas terhadap kenaikan UMP jangan bilangnya enggak, kita harus menerima dan mentaati," ujar Menaker Hanif Dhakiri di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Sambung dia menambahkan, buruh dan pengusaha harus menghormati ketetapan kenaikan UMP 2020 yang akan ditetapkan oleh masing-masing Gubernur per 1 November 2019 nanti.

"UU juga memberikan ruang bagi pengusaha bila tak kuat memberikan UMP, maka bisa mengajukan penangguhan. Asalkan, jangan sampai tak memberikan upah di bawah UMP karena ancamannya pidana," jelasnya seperti dikutip antara.

Langkah ini terang dia, untuk memberikan kepastian kepada dunia usaha agar bisa memprediksi jauh-jauh hari soal kenaikan upah. Selain itu, pekerja juga punya kepastian soal berapa kenaikan upah yang akan mereka terima.

"So far jalan. Kalau nggak kuat bisa mengajukan penangguhan upah. Kan itu mekanisme yang ada. Kalau nggak bayar kaya gitu, nggak bisa," tandasnya.

Sebagai informasi terdapat 7 provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL, yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Раpua Barat, Maluku, Maluku Utara.

Berdasarkan Pasal 63 PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bagi daerah yang upah minimumnya pada 2015 masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan upah minimum 2020. Jadi bisa saja 7 provinsi itu kenaikan upahnya bukan 8,51%.

Berikut perkiraan UMP 2020 di 34 Provinsi:

1. Nangroe Aceh Darussalam dari Rp 2.916.810 jadi Rp 3.165.030
2. Sumatera Utara dari Rp 2.303.403 jadi Rp 2.499.422
3. Sumatera Barat dari Rp 2.289.228 jadi Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan dari Rp 2.804.453 jadi Rp 3.043.111
5. Riau dari Rp 2.662.025 jadi Rp 2.888.563
6. Kepulauan Riau dari Rp 2.769.683 jadi Rp 3.005.383
7. Jambi dari Rp 2.423.889 jadi Rp 2.630.161
8. Bangka Belitung dari Rp Rp 2.976.705 jadi Rp 3.230.022
9. Bengkulu dari Rp 2.040.000 jadi Rp 2.213.604
10. Lampung dari Rp 2.240.646 jadi Rp 2.431.324
11. DKI Jakarta dari Rp 3.940.973 jadi Rp 4.276.349
12. Banten dari Rp2.267.965 jadi Rp 2.460.968
13. Jawa Barat dari Rp 1.668.372 jadi Rp 1.810.350
14. Jawa Tengah dari Rp 1.605.396 jadi Rp 1.742.015
15. Jawa Timur dari Rp 1.630.059 jadi Rp 1.768.777
16. DIY dari Rp 1.570.922 jadi Rp 1.704.607
17. Bali dari Rp 2.297.967 jadi Rp 2.493.523
18. NTB: dari Rp 2.012.610 jadi Rp 2.183.883

(Alf)