Kenapa Prostitusi Begitu Sukar Dihapus?

Prostitusi (pelacuran) bukan fenomena penyakit sosial klasik yang tidak dapat diberantas. Tetapi persoalan belum terakomodirnya definisi dan pengaturan tentang kejahatan tersebut dalam hukum nasional.

Hukum kita masih mentolerir perbuatan zina sebagaimana dirumuskan Pasal 419 KUHP dan seterusnya. Salah satu pihak terikat hubungan perkawinan melakukan hubungan kelamin (persenggamaan) dengan orang lain diancam sanksi piddana, ini pun masih merupakan delik aduan.

 

Bandingkan dengan perumusan tentang delik zina dalam hukum pidana Islam. Zina didefinisikan dengan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita duami istri maupun bukan suami istri , orang dewasa maupun belum dewasa, atas dasar suka sama suka maupun atas dasar paksaan (perkosaan).

Singkatnya, setiap persetubuhan/persenggamaan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar hubungan perkawinan yang sah, maka tergolong ke dalam zina. 

Karena itu semasih kita menggunakan KUHP produk hukum warisan hukum kolonialisme, sewajarnya masalah prostitusi tidak akan bisa diberantas sampai kapanpun. 

Sehingga akibatnya memakan ongkos yang sangat mahal harus ditanggung oleh bangsa dan negara yakni 'berkembang pesatnya penyakit menular yang merusak generasi ke generasi dan kehancuran tatanan sosial'. (iy)

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #prostitusi   #pelacuran   #prostitusi online