Buruh Tuntut KPK Usut "Raport Merah"

Puluhan ribu buruh menuntut keadilan dan pemerintahan yang bersih. Mereka mengarak belasan spanduk panjang 10 meter bertuliskan "Tuntut dan Dukung KPK Tangkap Raport Merah", terbentang di jalan-jalan dan tempat puncak Mayday di GBK Senayan, Jumat lalu.

Yel-yel "tangkap koruptor" terdengar di jalan-jalan. Disamping menuntut peningkatan kesejahteraan, mereka juga menuntut tegaknya keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Memang ada suara hati dari teman-teman pekerja menuntut keadilan, khususnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Suara tuntutan keadilan wajar, mengingat merekalah yang bekerja keras di bawah, dan menanggung beban ekonomi yang terus meningkat, kalau ada pejabat pemerintah yang korup dan menumpuk kekayaan tentu sangatlah marah. Bisalah kita pahami

Karena itu, mereka juga menyuarakan dan bentangkan spanduk menuntut dan mendukung KPK untuk menangkap "Raport Merah", khususnya di Kemenakertrans, yang berhubungan dengan nasib para buruh, dan selama ini dipandang tidak bekerja dengan baik dan tidak pro-buruh.

Agar jangan yang benar mau disalahkan, sementara pejabat yang berwatak jahat dan korup, menumpuk kekayaan melimpah malah dilindungi, tidak diproses-proses. Ini tidaklah adil.

Seperti diketahui, mantan Dirjen di lingkungan Kemenakertrans, Jamuludin Malik, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun otak utama penerima setoran proyek-proyek di Kemenakertrans hingga kini belum dijadikan tersangka oleh KPK.

FSP BUMN Bersatu menduga keras ada kaitan antara hasil penelitian KPK terkait nama nama calon menteri "raport merah", dengan nama mantan Menteri Nakertrans, Muhaimin Iskandar, sehingga namanya dicoret dan ditolak masuk daftar kabinet kerja.

Begitu juga dengan menteri BUMN Rini Sumarno yang diduga terlibat kasus BLBI dan disinyalir masuk daftar "raport merah" KPK ketika proses perekrutan untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi.

KPK itu harapan kaum pekerja tegakkan keadilan, bila KPK dikriminalisasi kami di barisan terdepan membela KPK, jadi wajar kalau serikat pekerja menuntut KPK menuntaskan Raport Merah, terutama mantan pejabat yang berhubungan dengan nasib pekerja.(*)

 

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #demo buruh   #may day   #kabinet jokowi