Komisi VIII: Rekonstruksi Tsunami Banten Perlu Integritas Antar Lembaga

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily akan menindaklanjuti hasil peninjauan perkembangan penanganan bencana di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Mengingat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi antar masing-masing lembaga terkait.

"Kami tahu bahwa rehabilitasi dengan rekonstruksi pasca bencana itu bukan hanya kewenangan satu badan saja, tetapi membutuhkan integrasi kebijakan antar kementerian dan lembaga," kata Ace di Jakarta, Jumat (25/1/2019).

"Oleh karena itu, kami ingin mendapatkan data dan usulan yang dibutuhkan oleh  Pemkab Pandeglang, supaya proses rehabilitasi dan rekonstruksinya bisa berjalan secepat mungkin," tambahnya.

Selain itu, menurut Ace, yang paling penting dari seluruh proses pemulihan ini adalah bagaimana memulihkan sektor infrastruktur, ekonomi dan kepastian kehidupan masyarakat terdampak. 

Mengingat, kehidupan Pandeglang bergantung pada sektor pariwisata, maka semua ini harus dicari solusi terbaiknya, sehingga masyarakat Pandeglang yang terdampak bencana dapat hidup seperti sedia kala, nyaman, tenang dan bisa beraktifitas normal kembali.

Tak hanya itu, lanjut Politisi Golkar ini, layanan psikososial untuk trauma healing sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang terdampak tsunami Selat Sunda tersebut, agar dapat dipastikan rasa traumanya dapat pulih.

"Menurut saya itu hanya bisa dilakukan kalau memang pemerintah terutama Kemensos juga mampu untuk mendorong supaya psikososialnya juga dibangkitkan. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Kemensos, BNPB dan pihak-pihak lain yang terkait begitu sangat cepat dilakukan responnya," imbuhnya. (ahm)