Berita

Fahri Minta BPK Audit Pembelian Saham PT Freeport

Oleh Bara Ilyasa pada hari Rabu, 16 Jan 2019 - 16:12:01 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

29rps20190116_171110.jpg.jpg

Fahri Hamzah di acara diskusi 'Divestasi Freepot: Indonesia Untung atau Buntung?' di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019). (Sumber foto : TeropongSenayan.dok)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mendesak agar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit kepada Inalum soal melunasi biaya pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Menurut Fahri, pelunasan saham PT Freeport ini sama seperti pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ternyata diduga menimbulkan skandal.

"Pola di Freeport itu sama dengan yang PT Newmont, kaca pembesar ini semua orang tau. Dalam situasi dunia seperti apa, perjalanan juga pada tahu. Kalau diringkas ceritanya itu kita terima saja. Beban masa lalu itu dibuang, fakta audit BPK itu dibuka, dipakai BUMN seolah-olah punya uang," kata Fahri dalam diskusi dengan tema 'Divestasi Freepot: Indonesia Untung atau Buntung?' di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Fahri mencurigai dana pembelian saham PT Freeport ini pinjaman dari asing juga terurama Tiongkok. Untuk itu, audit BPK ini agar membuka pembayarannya yang tertutup.

"Inalum BUMN kecil disuntik pakai apa tiba-tiba bisa menguasai Mc Moran, ini bagaimana ceritanya. Ini diumumkan kalau kita telah mengiasai Frerport 51 persen saham, dikira kita ini bego. Cari skema dibelakang Inalum itu siapa," tandasnya.

Untuk itu, dia meminta agar KPK untuk meminta kepada BPK agar melakukan audit karena dikhawatirkan akan sama nasibnya seperti pembelian PT Newmont yang telah merugikan keuangan negara.

"Sederhana kok itu, modusnya seperti apa. Tesis awal saya ini diputer-puter saja kantong sini kantong sana tapi intinya ini barang (Freeport) bukan punya kita. Ini hanya untuk gagahan saja, penjahat yang ingin tampil pencitraan mulia jadi saya kira untuk meringkasnya minta audit saja itu BPK," kata Fahri. (ahm)

tag: #dpr   #pt-freeport  

Bagikan Berita ini :

Kemendagri RI
advertisement