Himbara Diminta Fokus Tangani Korban Terdampak Tsunami

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi VI DPR RI Supratman Andi Agtas meminta seluruh perbankan yang terafiliasi dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk segera membuat kebijakan khusus untuk para korban yang terdampak bencana secara langsung gempa dan tsunami yakni Lombok, Palu, dan Banten.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan Presiden Joko Widodo, maka ia meminta Perbankan Himbara fokus dalam tahap penyelesaian persoalan tersebut.

"Soal kemanusiaan ini perlu kita tunjukkan. Walaupun secara teknis mungkin kita kesulitan untuk menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh publik, terutama yang terkena dampak secara langsung," kata Supratman di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

"Banyak nasabah yang ada di sana yang betul-betul secara kemampuannya memang terkena dampak langsung. Harapan mereka sangat besar terkait adanya kebijakan perbankan bahwa minimal kalau memang yang tidak bisa itu dihapus bukukan atau di right off," tambahnya.

Ketua DPP Partai Gerindra tersebut berharap agar Kementerian Keuangan dapat memberikan dana talangan melalui APBN kepada masyarakat di tiga daerah terdampak secara langsung oleh bencana. 

Menurutnya, hal ini perlu diinisiasikan karena memang keberpihakan politik tujuannya harus untuk rakyat.

"Kita bisa ambil terobosan baru untuk kita bersama sama Komisi XI mengundang Kementerian Keuangan untuk mengusulkan, siapa tahu Kementerian Keuangan bersedia membantu yang terkena dampak secara langsung dan memang impact-nya luar biasa dalam terkena dampak bencana itu bisa ditalangi lewat APBN. Hari ini kita bicarakan itu, tetapi soal keputusannya kapan itu hal lain," terangnya.

Selain itu, legislator dapil Sulawesi Tengah ini juga mendorong untuk dilakukan kunjungan kerja spesifik bersama seluruh mitra yang hadir untuk mengunjungi ketiga daerah terdampak bencana tersebut. 

Hal ini dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung agar permasalahan kebijakan perbankan ini dapat segera terselesaikan.

"Sekarang banyak nasabah walaupun mungkin sudah ada asuransinya atau lain sebagainya tetapi banyak juga membeli rumah secara cash, namun rumahnya sekarang hancur. Nah ini perlu, karena menyangkut hak hidup, hak dasar, dan hak primer bagi masyarakat," jelasnya. (ahm)