Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, ujar Fadli, merupakan janji yang harus ditunaikan generasi muda. Tak kalah penting, katamya, menciptakan masyarakat adil dan makmur.
"Itulah utang kita pada para pahlawan yang telah berjuang mendirikan negara ini," kata Fadli di Jakarta, Senin (12/11/2018).
Sesudah 73 tahun usia Proklamasi, kata Fadli, mestinya semakin mendekati janji-janji kemerdekaan tadi, bukan justru menjauhinya.
"Jika kenyataan di lapangan bergerak ke arah sebaliknya, berarti telah terjadi pengingkaran janji. Itu harus segera dikoreksi," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebutkan, merujuk data BPS yang baru perekonomian Indonesia saat ini masih didominasi oleh Jawa.
Hal itu ditunjukkan dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia yang mencapai 58,57 persen, padahal tahun lalu angkanya 58,49 persen.
"Ini tentu saja tak bagus. Artinya, Pemerintah tidak berhasil mendistribusikan pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa," tuturnya.
"Pada saat bersamaan, kontribusi ekonomi daerah-daerah lain justru turun. Tahun lalu kontribusi Sumatera masih 21,66 persen, tahun ini turun menjadi 21,53 persen. Begitu juga dengan Kalimantan, yang kontribusinya turun dari 8,20 persen menjadi persen. Karena ekonomi kita justru kembali memusat di Jawa, ada problem keadilan dan pemerataan di situ," paparnya.
Dari data BPS terbaru, ucap Fadli, juga muncul data menarik, yakni soal Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, namun tingkat pengangguran di desa justru meningkat.
"TPT di kota turun dari 6,7 persen menjadi 6,45 persen, tapi di desa malah naik, meskipun tipis, dari 4,01 menjadi 4,04 persen," ucapnya.
“Di sisi lain, data BPS juga menunjukkan bahwa tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di wilayah perdesaan semakin memburuk selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) di perdesaan, misalnya, setahun terakhir memburuk dari 0,57 menjadi 0,63," imbuhnya.
Menurut Fadli, sejauh ini Pemerintah selalu mengklaim bahwa penggunaan dana desa bersifat tepat sasaran. Dimana, total alokasi dana desa sejak tahun 2015 hingga 2018 sudah mencapai Rp 187,65 triliun.
"Jadi, meski pemerintah mengklaim berhasil menurunkan koefisien gini, namun ketimpangan antar wilayah cenderung kembali meningkat, baik antara desa dengan kota, maupun antara Jawa dengan luar Jawa. Ini harus sama-sama kita perhatikan," kata Fadli.
"Bukan tanpa alasan jika Bung Karno dan para pendiri negara kita dulu menyebut bahwa kemerdekaan hanyalah jembatan emas, sebab tujuan kita bukanlah jembatan itu sendiri, namun apa yang ada di seberang jembatan itu, yaitu sebuah masyarakat adil dan makmur. Itulah janji kemerdekaan. Itulah utang kita kepada para pahlawan," kata dia.(yn)
