Tanggapan Pimpinan MPR Soal Dugaan Gojek Dukung LGBT

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Polemik GoJek yang dianggap mendukung praktek lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) menjadi sorotan Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Menurutnya, pernyataan pihak perusahaan berbasik aplikasi itu yang menghargai keragaman dan bagian dari Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, tidak bisa dijadikan dalih.

Hidayat mengatakan, Kebhinekaan merupakan sesuatu yang memang benar secara hukum dan konstitusi.
 
“Tentang LGBT itu pembenaran secara hukum dan konstitusinya apa?," kata Hidayat balik bertanya dalam keterangannya, Selasa (6/11/2018).

Anggota DPR dari Komisi I itu menyebutkan, Indonesia merupakan negara hukum, yang seharusnya ada aturan yang menyelesaikan persoalan LGBT ini. 

"MK lempar badan ke DPR. DPR sampai hari ini belum selesai membuat aturan hukumnya itu. Namun, dalam tanda kutip, belum adanya aturan hukum, secara definitif, bukan berarti Indonesia ada kekosongan hukum," ujar Hidayat.

“Kalau kita merujuk kepada Pancasila, kan sudah amat sangat jelas, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa ada Tuhan yang kemudian, dalam tanda kutip, melegitimasi adanya penyimpangan LGBT? Kan tidak," tambah dia.

Adanya dugaan Gojek mendukung LGBT, kata dia menegaskan, negara perlu segera menyusun regulasi yang mengatur tentang praktik tindakan tersebut. 

“Seperti yang saya sudah sampaikan kepada Pak Jokowi sebelumnya, seharusnya negara segera membuat regulasi, atau segera mendukung DPR agar segera membuat regulasi tentang masalah ini, sehingga tidak terjadi polemik yang berkepanjangan," imbuhnya.

Selain itu, Hidayat berpendapat sebaiknya Komisi III DPR memanggil pihak Kementerian Hukum dan HAM dan kepolisian guna menuntaskan masalah ini.

“Jangan sampai hal ini menjadi tren, seolah-olah ini diperbolehkan, tidak ada masalah, kemudian yang lain juga melakukan hal yang sama," kata anggota DPR dari dari Fraksi PKS ini.

Ia mengingatkan, berkali-kali Menteri Pertahanan Ryamizard Riyacudu menyebut LGBT ini merupakan proxy war terhadap Indonesia, sehingga mengancam keamanan nasional. 

"Jadi, seharusnya negara ini hadir, menyelamatkan warga bangsanya dan negaranya dari proxy war yang bernama LGBT," ucap Hidayat.

Sebelumnya, pernyataan Vice President, Operations and Business Development Gojek, Brata Santoso, yang menggambarkan dukungan perusahaan terhadap lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) menaui pro-kontra.

Hal tersebut disampaikan melalui akun media sosialnya, yang kemudian dilaporkan telah dihapus, dalam rangka peluncuran kampanye internal perusahaan bertajuk #GOingALLin.

Pernyataan Brata pun memicu kemunculan tagar #uninstallgojek. Kehebohan di dunia maya ini membuat pihak Go-Jek mengeluarkan pernyataan terkait kampanye internal dan pernyataan Brata tersebut.(yn)