Pemerintah Tak Akan Akui Insiden di Garut Bendera Tauhid

SUMEDANG (TEROPONGSENAYAN)--Pemerintah tidak akan mengakui bendera yang dibakar di Garut, Jawa Barat, oleh Banser NU adalah bendera tauhid. Demikian disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) usai mengukuhkan praja muda IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jumat (2/11/2018).

"Ya kan tidak perlu, Pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu, silakan,” kata JK di Kampus IPDN.

JK mengatakan, pengakuan terhadap bendera bertuliskan kalimat tauhid merupakan kepercayaan masing-masing umat Islam, sehingga Pemerintah tidak perlu mengakui bendera tersebut sebagai lambang ormas tertentu.

“Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan. Tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera itu harus begitu. Tidak, tidak,” tambahnya.

Hari ini, ribuan umat Islam melakukan Aksi Bela Tauhid yang dilangsungkan usai ibadah Shalat Jumat, mulai dari Masjid Istiqlal Jakarta menuju Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara.

Aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh Banser NU di Garut pada peringatan Hari Santri Nasional karena bendera tersebut dinilai simbol dari ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

Pelaku Aksi Bela Tauhid meminta Pemerintah mengakui bahwa bendera hitam yang dibakar di Garut itu adalah bendera tauhid, dan bukan representasj lambang ormas tertentu.(yn/ant)