Pras: Kritik Fraksi PDI-P Jangan Dicurigai Ingin Mengganggu Anies-Sandi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno selama sembilan bulan memimpin Ibu Kota Jakarta.

Penasihat Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mencatat, sejak dilantik pada 16 Oktober 2017 lalu, kebijakan dan program Anies-Sandi praktis belum membawa perbaikan berarti.

"Selama ini, program-program Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Anies-Sandi seperti tanpa arah dan terkesan hanya menerapkan kebijakan asal beda dengan pemerintahan sebelumnya," kata Prasetio disela-sela acara halal bihalal dan silaturahim Idul Fitri 1439 H bersama wartawan Koordinatoriat Balaikota-DPRD DKI, di ruang Fraksi PDI-P, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/7/2018).

Dia pun meminta Anies-Sandi tidak anti kritik, apalagi mencurigai kritikan dewan sebagai upaya untuk mengganggu pemerintahan Anies-Sandi. 

"Saya minta suara dewan didengar. Kalau kami mengkritisi jangan lantas dicurigai mau mengganggu pemerintahan. Kami tidak akan subyektif," jelas Pras, panggilan akrab Prasetio.

Selain itu, Pras juga meminta Anies-Sandi tidak mudah baper setiap menyikapi kritikan yang disampaikan para politisi Kebon Sirih.

"Termasuk kritikan yang sering dilontarkan Fraksi PDI-P DPRD DKI. Sebab, apa yang disampaikan teman-teman dewan mengenai kinerja pemerintahan saat ini adalah berdasarkan fakta. Prinsipnya, yang baik pasti kami dukung, yang tidak ya akan terus kami kritisi," tegas Ketua DPRD DKI itu.

Pras mengungkapkan, banyak program yang dibuat Anies-Sandi yang belum tuntas seperti OK OTrip, Rumah DP 0 persen, hingga penataan pasar Tanah Abang.

Selain itu, dia menilai, hingga kini program dan arah pembangunan yang dicanangkan Anies-Samdi masih terlihat jalan di tempat dan tidak berkesinambungan.

"Bahkan, ada banyak hal yang sebelumnya sudah baik kini malah jadi semraut," sesal Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta itu.

Pras pun meminta kritikan ini tidak lantas dianggap sebagai kritikan kosong. Sebab, catatan tersebut seluruhnya berdasarkan fakta dan temuan di lapangan.

Hal ini, menurut Pras, juga semata-mata merupakan bagian dari fungsi kontrol yang melekat di dewan sebagai wakil rakyat.

"Jadi, ini untuk meningkatkan peran dan fungsi parlemen legislatif kami dalam mengawal dan mengawasi arah pembangunan Pemprov DKI dengan anggaran Rp 71,1 triliun APBD DKI 2018, ini jumlah yang sangat luar biasa besar," terang Pras.

“Makanya, tidak usah baper lah. Fokus saja kerja. Semangat kita hanya ingin memperbaiki hal-hal yang kurang baik. Jadi, harus disikapi secara bijak. Pak Anies dan Pak Sandi jangan terlalu terbawa perasaan. Yang baik silahkan diteruskan, yang belum baik ayo kerjakan bareng-bareng, sederhana kok," ungkapnya. 

Ditambahkan Pras, bahkan hal ini juga sudah dia sampaikan sejak awal Anies-Sandi berkantor di Balai Kota DKI.

"Sikap saya dari awal jelas, bahwa PDI-P tidak ada niat sama sekali mau menjatuhkan (Anies-Sandi). Saya juga selalu mewanti-wanti kepada Fraksi PDI-P agar menjaga Anies-Sandi dalam artian agar tidak melanggar aturan, itu saja," pesan Pras.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P Gembong  Warsono meminta Anies-Sandi agar kedepan lebih cermat lagi dalam melakukan pembangunan di Jakarta.

"Fraksi PDI-P siap mendukung dan sekaligus akan terus menjaga pemerintahan Anies-Sandi. Tidak betul kalau dibilang kami selalu bilang (kebijakan) Anies-Sandi salah. Buktinya, waktu menyegel pulau D Reklamasi kita dukung dan kita apresiasi," ujar Gembong ditemui TeropongSenayan usai acara Halal Bihalal.

Dia memastikan, pihaknya hanya ingin program yang dibuat oleh Anies-Sandi dapat bermanfaat seluas-luasnya bagi warga Jakarta.

Menurut Gembong, jangan sampai Jakarta kedepan bukan tambah maju malah makin mengalami kemuduran.

"Nah, ini yang kita tidak mau. Jakarta harus tambah maju, makin bersih, dam tidak semrawut,” pungkasnya. 

Diketahui, sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku heran dengan kritikan yang kerap dilontarkan Fraksi PDI-P DPRD kepada pemerintahan Anies-Sandi.

Sandi merasa selama ini kebijakannya bersama Gubernur DKI Anies Baswedan selalu salah di mata partai Banteng Moncong Putih.

Terakhir, Sandi menilai kritikan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono soal OK Otrip sangat politis dan lebih bernada tendensius.

Sandi pun mensinyalir hujan kritik Fraksi PDI-P yang selalu menilai negatif semua kebijakan Pemprov DKI semata-mata merupakan tugas partai.

"Ini kan politik, PDI-P lagi menjalankan tugas politiknya sebagai partai yang, apa yang Anies-Sandi lakukan pasti dibilang salah. Tapi enggak apa-apa, it's oke," ujar Sandi di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Sabtu (14/7/2018).

Diketahui, Gembong sebelumnya menyebut OK Otrip yang diusung Anies-Sansi adalah program gagal. 

Padahal, kata Sandi, penumpang OK Otrip sudah mencapai 18.000 per hari meskipun jumlah armadanya memang masih jauh dari target. Saat ini, jumlah armada yang bergabung baru 123.

"Tapi mekanisme menyebutkan gagal itu saya rasa terlalu 'harsh' ya, terlalu menjatuh-jatuhkan diri sendiri," ujar Sandi.

Meski begitu, Sandi mengaku akan menjadikan kritikan tersebut sebagai pemacu semangat. 

Dia optimis Pemprov DKI bisa mencapai target menggaet 2.609 armada angkutan umum untuk bergabung OK Otrip. (Alf)

tag: #aniessandi   #dki-jakarta   #dprd-dki   #pdip   #pemprov-dki