Rombak Pejabat DKI, Anies-Sandi Diingatkan Tak Ikut Jejak Ahok-Djarot

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pengamat kebijakan publik dari Public Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mendukung rencana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang akan me-reshuffle pejabat DKI secara besar-besaran, pasca Lebaran.

Namun, Amir mengingatkan, agar proses pergantian pejabat di lingkungan Pemrov DKI tetap dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Aktivis senior Jakarta ini menjelaskan, pergantian pejabat diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Dalam UU tersebut, dikatakan bahwa penempatan pejabat pada jabatan tertentu harus terlebih dahulu melalui analisa terhadap beban tugas dan beban kerja yang diemban oleh organisasi terkait, yang nantinya akan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

"Kita tahu, di era Ahok dan Djarot, termasuk Jokowi proses kaderisasi di Pemda DKI hampir tidak ada. Karena penempatan pejabat tidak didasarkan pada norma-norma meretokrasi sebagaimana diatur dalam UU. Tapi lebih didominasi karena faktor like and dislike," ungkap Amir, kepada TeropongSenayan, Jakarta, Selasa (12/6/2018).

Karenanya, Amir berpesan agar pola lama yang dilakukan para pendahulunya itu tidak lagi dilanjutkan di era Anies-Sandi. 

"Jadi, dalam proses perombakan nanti Anies-Sandi perlu memperhatikan proses kaderisasi dan jenjang kinerja pejabat terkait, juga mempertimbangkan aspek-aspek meritokrasi pejabat yang bersangkutan," katanya.

Hal ini, menurut Amir, penting demi memastikan penyelenggaraan pembangunan di Ibu Kota diakselerasi oleh 'Kabinet Anies-Sandi' bentukan sendiri. Bukan oleh orang-orang lama warisan eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Secara pribadi, dan sebagai bagian dari warga Jakarta, tentu saya mendukung rencana perombakan pejabat DKI sesuai kebutuhan Gubernur, sebagaimana yang disampaikan Pak Wagub Sandi saat bukber dengan aktivis Jakarta di Sekber Minggu (10/6/2018), kemarin," jelas Amir.

Mantan anggota MPR era Orde Baru ini menilai, penyegaran personil di pos-pos strategis Pemda DKI diharapkan dapat mewujudkan percepatan penyelenggaraan pembangunan di Jakarta, sesuai dengan visi-misi dan program-program Anies-Sandi.

Sebab, kata dia, kebijakan dan program prioritas Anies-Sandi dalam mewujudkan janji-janji kampanyenya akan berkorelasi dengan bertambahnya beban tugas dan beban kerja di beberapa SKPD yang akan semakin berat.

Selanjutnya, Amir juga mengingatkan, khusus untuk Pejabat eselon 2, baik 2A maupun 2B yakni Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Biro, Anies-Sandi tidak bisa dengan serta merta dilakukan pergantian. Tetapi segala sesuatunya harus melalui proses seleksi terbuka.

Namun demikian, kata dia, jika Anies-Sandi tetap akan melakukan perombakan yang sifatnya mendesak, hal itu bisa melakukan dengan dua cara. 

Pertama, Anies-Sandi bisa mengangkat Plt atau pejabat sementara bagi pejabat yang kinerjanya dinilai tidak becus atau yang terindikasi tidak mendukung kebijakan Anies-Sandi. 

"Dengan kata lain, kinerja mereka yang tidak menunjukkan sikap loyalitas kepada Anies-Sandi segera saja copot dengan format Plt lebih dulu," terang Amir.

Kedua, Amir melanjutkan, mengingat antara bulan Juni dan Juli ini ada beberapa pejabat eselon 2 di Pemprov yang akan memasuki masa pensiun. Maka secara otomomatis penggantinya memang harus disiapkan.

Demikian juga dalam mengangkat pejabat sementara atau Plt untuk menduduki jabatan dari mereka yang akan memasuki masa pensiun juga.

"Sementara untuk rotasi secara normal atau definitif, nanti disela-sela pergantian dengan Plt itulah Anies-Sandi perlu membentuk panitia seleksi (Pansel), minimal diisi oleh lima orang," jelas Amir.

"Tapi, soal Pansel ini, nanti saya ingin menyampaikannya secara terpisah; bagaimana bentuk dan siapa yang mestinya duduk di Pansel itu, karena ini tidak mungkin diumbar ke publik," ungkapnya.

Disisi lain, Amir mengungkapkan, bahwa kinerja pemerintah daerah tidak hanya semata-mata ditentukan oleh pejabat eselon 2, tetapi juga sangat ditentukan oleh pejabat-pejabat eselon 3 dan eselon 4 atau yang dikenal pejabat fungsional dan pejabat administratif. 

"Karena mereka adalah para eksekutor yang menangani pelaksanaan program dan proyek dan sekaligus yang mengeksekusi anggran," bebernya.

"Nah, ini semua penting untuk dipertimbangkan Anies-Sandi dalam melakukan penyegaran dan rotasi di internal Pemprov DKI nanti. Biar perombakannya efektif," ucap Amir.

Dengan demikian, Amir meminta agar para pendukung dan relawan Anies-Sandi bersabar. 

Menurutnya, Anies-Sandi tidak perlu didesak-desak. Mengingat, segala sesuatunya ada tahapan proses dan prosedur yang memang harus dijalani sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi, saya berharap kepada teman-teman para pendukung baik dari relawan maupun Parpol pengusung dan pendukung, mari memberikan dukungan secara konprehensif dan integral, tentu dengan paradigma agar Pak Anies-Sandi berjalan pada koridor peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan bertumpu pada amanah yang diemban dan mandat yang dia peroleh dari rakyat Jakarta," pungkas Amir.

Diketahui, sebelumnya Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno memastikan bakal me l-reshuffle besar-besaran anak buahnya di lingkungan Pemprov DKI, pasca Lebaran.

Sandi menyebut akan lebih banyak lagi pimpinan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saat ini bercokol di posisi strategis yang akan dirombaknya. 

Dia mengatakan, pencopotan tiga pejabat eselon dua yang dilakukan Jumat (8/6/2018) kemarin, baru permulaan dari rencana besar Anies-Sandi kedepan.

Tiga pejabat yang dicopot antara lain Indrastuty dari BPPBJ, Tedy Agustino dari Dinas Perumahan, dan Sopan Andrianto dari Dinas Pendidikan.

"Pak Gubernur sudah menunjukkan ketegasannya untuk mengevaluasi pejabat yang kinerjanya kurang bagus. Sebentar lagi pencopotan jabatan akan diikuti lebih banyak lagi," ujar Sandi pada acara silaturahmi dan buka bersama dengan Aktivis Jakarta dan Wartawan di kantor Sekretaris Bersama (Sekber) Gerindra-PKS-PAN di Jl Amir Hamzah, Kel. Pegangsaan, Menteng, Jakarta, Minggu (10/6/2018).

Sandi mengungkapkan, soal perombakan pejabat, dirinya bersama Gubernur Anies sudah punya catatan  kinerja masing-masing pejabat.

"Tapi, semua berbasis kinerja. Semua berbasis profesionalisme. Semua evaluasi didasari kinerja dan berbasis meritokrasi. Catatannya sudah kita kantongi. Nanti kita rotasi, tapi pelan-pelan," ucap Sandi. (Alf)

tag: #aniessandi   #pemprov-dki   #ahokdjarot