Emrus : Kritik Tokoh Betawi Harus Diperhatikan

JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Sejumlah kritik keras yang disampaikan tokoh-tokoh Betawi terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sangat layak didengar dan diperhatikan. Pasalnya para Betawi itu tahu benar berbagai sisi kehidupan masyarakat Jakarta.

"Jadi Ahok harus mendengar kritik mereka karena kritik-kritik itu bisa memperbaiki kinerja dan gaya kepemimpinan Ahok dalam memimpin DK," kata pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing kepada TeropongSenayan  di Jakarta, Sabtu (28/3/2015).

Emrus mendukung pandangan Dailami (senator asal Betawi) yang meminta agar  Gubernur DKI sebagai pejabat publik  mutlak mengindahkan etika dan moral dalam setiap tindakannya. Termasuk dalam berkomunikasi.

Jadi, kata CEO SLN Survey, Ahok apapun alasannya tidak boleh berkata kotor dan tidak sopan. "Sebab pada diri seorang gubernur melekat fungsi pendidikan dan mengayomi warganya. Dengan demikian, masyarakat Jakarta lebih tenang, karena gubernurnya menjadi tokoh solutif atas berbagai persoalan, bukan sebaliknya," paparnya

Lebih jauh Emrus juga menolak argumen 'lebih baik berbicara tidak sopan tapi melakukan pemberantasan korupsi daripada berbicara sopan tetapi melakukan korupsi'. "Yang harus didukung itu pejabat yang sopan. Dan sisi lain bersamaan melakukan tindakan anti korupsi," tambah Emrus.

Bahkan Emrus meminta para  tokoh Betawi seperti Dailami dan Nachrowi tidak berhenti 'mengawal' Jakarta dengan menyampaikan masukan dan kritik kepada gubernurnya.
Sebab, dengan cara seperti itu kepemimpinan Ahok yang belum matang dan masih bersifat 'trial and error' itu bisa diluruskan. "Sayang pak Nachrowi dan pak Dailami belum dapat kesempatan memimpin Jakarta. Kalau dapat kesempatan, mereka bisa membawa Jakarta ke arah yang lebih baik, harmonis dan jauh dari kegaduhan politik," imbuh Emrus yang hadir dalam diskusi  bersama Dailami Firdaus dan pakar komunikasi politik Prof. Tjipta Lesmana. Diskusi tersebut membahas etika seorang pemimpin publik dan hubungan yang tidak harmonis antara gubernur dan DPRD DKI. (ec)