Biaya Pengamanan Pilkada Rp 2,7 Triliun, Komisi II Nilai Masih Wajar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menilai, anggaran pengamanan Pilkada serentak 2018 sebesar Rp 2,7 triliun yang diajukan kepolisian masih wajar.

"171 tempat untuk melakukan pilkada, 17 gubernur dan sisanya itu adalah kabupaten dan kota, bupati dan walikota itu saya kira satu wilayah yang cukup luas," ujar Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Amali menerangkan, dalam gelaran Pilkada 2018 nanti, ada wilayah yang besar seperti Jawa Timur, Jawa barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan yang harus diamankan sehingga menyedot dana yang cukup besar. 

"Saya kira anggaran yang seperti itu menurut kami tidak ada masalah karena jangkauan pengamanan itu merata, luas seluruh Indonesia bahkan kemungkinan ada kejadian di tempat lain," jelasnya.

Selain itu juga, jumlah daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah mencakup seluruh wilayah Indonesia sehingga dibutuhkan bantuan personil keamanan dari daerah lain yang tidak menggelar Pilkada.

"Ini akan sulit pergerakan anggota untuk dipindahkan atau yang kita kenal isitilah BKO karena ini tempatnya untuk 2018 ini memang jumlahnya lebih sedikit dari 2015 karena 171 dibanding 269 ketika itu, tetapi jangkauan kemudian penyebarannya ini lebih tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang kenapa 2018 ini lebih besar tantangannya dan Bawaslu kemarin itu sudah indeks kerawanan pemilu KPU," tandas Ketua DPP Partai Golkar itu.(yn)