Tak Ada KMP, Rezim Jokowi Bisa Jadi Otoriter

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Upaya memecah-belah Koalisi Merah Putih (KMP) dikhawatirkan akan menciptakan pemerintahan Presiden Jokowi menjadi rezim yang otoriter.

Pengamat politk dan komunikasi Hendri Satrio dari Universitas Paramadina mengingatkan, di era reformasi saat ini Indonesia membutuhkan tidak hanya pemerintah yang kuat, tapi juga oposisi yang kuat. "Bila gak ada oposisi yang kuat bisa otoriter nanti pemerintahan. Jad kita sangat perlu oposisi biar jalannya pemerintahan menjadi seimbang," tuturnya kepada TeropongSenayan, Rabu (18/3/2015).

Hendri melihat, saat ini pemerintah justru sedang memecah-belah KMP dengan mengakui saah satu kepengurusan dua partai pendukung KMP yang ingin keluar dari KMP. Keduanya adalah Partai Golkar yang berada di bawah Agung Laksono dan kepengurusan PPP di bawah Romahurmuziy.

"Tujuan mengakui kepengurusan Agung dan Romy tujuannya hanya ingin melemahkan oposisi dan memperkuat barisan pendukung pemerintah," kata Hendri lagi. Partai-partai pendukung pemerintah menyebut diri Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Menurut Hendri, tindakan itu tidak bagus untuk rakyat dan Indonesia. Dia khawatir, jika konflik ika masalah ini terus berlarut-larut dan pertarungan oposisi dan Pemerintah tidak pernah usai. "Akibatnya, banyak persoalan bangsa yang tak terselesaikan," katanya. (b)