Dana Rp1 Triliun Parpol Jangan Sedot Program Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pemerintah wajib hadir dalam pembangunan demokrasi. Karena itu wacana pembiayaan partai Rp1 triliun yang digulirkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merupakan hal yang wajar.

"Langkah itu bagian dari pembangunan demokrasi, karena partai merupakan elemen dari demokrasi," kata Ketua Frkasi PKS Jazuli Juwaeni, dalam satu perbincangan dengan TeropongSenayan.

Sebagai negara yang demokrasinya sedang berkembang peran dan kehadiran negara sangat dibutuhkan tanpa harus intervensi. Karena meski negara memberikan anggaran pembiayaan, tidak berarti bisa intervensi partai.

Diakuinya, akan ada anggapan masyarakat, bahwa ketika parpol dibiayai negara maka akan mudah penguasa masuk dan mempengaruhi. Bahkan sangat mungkin di bawah kendali pemerintahan.

"Bisa saja akan ada anggapan seperti itu, bahwa ketika partai mendapat pembiayaan maka akan menurunkan ruang demokrasi. Tapi semua tergantung dari tujuan pembiayaan itu sendiri dan juga dari partai," tandasnya.

Meski demikian, lanjut Jazuli Juwaeni, PKS tetap beranggapan bahwa yang penting dalam kehidupan bernegara adalah kepentingan mendasar masyarakat.

"Kepentingan masyarakat harus utama dibandingkan dana untuk parpol, dan tidak boleh mengganggu program pengentasan kemiskinan rakyat, jangan sampai justru dana untuk rakyat tersedot ke sini," pungkas Jazuli.(ss)