Kebijakan Pemerintahan Jokowi yang Semau Gue

MASYARAKAT hari-hari ini dihadapkan pada persoalan yang bertubi-tubi di berbagai aspek. Mulai dari persoalan pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan. Sebut saja, konflik cicak vs buaya, atau KPK vs Polri yang sampai sekarang belum tuntas dan cenderung masing-masing pihak menjalankan sesuai kehendak atasan. Akibatnya, upaya pemberantasan korupsi jalan di tempat. Masyarakat cenderung diperalat untuk aksi dukung-mendukung, save sana save sini.

Padahal, masyarakat harus menyelesaikan sendiri persoalan yang dihadapi seperti kenaikan harga-harga, termasuk beras dengan alasan sedang paceklik atau elpiji untuk rumah tangga. Harga-harag selalu diombang-ambingkan pasar. Sampai-sampai terpaksa orang beli bberas raskin yang sudah berkutu.

Di pemerintahan, konflik DPRD DKI vs Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan tak berjalannya mekanisme pemerintahan. Pejabat jalan sendiri-sendiri tanpa malu melanggar aturan bersembunyi di balik memberantas begal APBD. Lagi-lagi rakyat yang harus menanggung derita, gaji karyawan terlambat, proyek-proyek yang dibutuhkan untuk menunjang perekonomian, pendidkan, kesehatan pun tak jalan.

Belum lagi, nilai tukar rupiah yang makin jeblok. Sudah menembus Rp 13.000. Mendekati rekor rupiah terpuruk di angka Rp 14ribuan saat awal era reformasi. Menteri Keuangan dengan bangganya tak gusar karena justru membuat neraca perdagangan atau APBN tidak defisit. Tapi, jatuhnya nilai tukar jelas berdampak luas bagi perekonomian nasional.

Di sektor politik, aparat pemerintah cenderung menciptakan ketidakpastian hukum politik partai-partai. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar masih carut-marut tak tuntas konflik internalnya. Ditengarai, pemerintah sedang pilih-pilih dukungan dari orang partai. Hal itu menunjukkan pemerintah tidak bersikap netral.

Itu hanya sekelumit persoalan yang muncul di permukaan. Tentu, kika lebih cermat, masih banyak problematika yang tidak bisa dipecahkan, belum lagi persoalan yang diciptakan sendiri oleh pemerintah.

JIka dalam waktu cepat persoalan tersebut tak terpecahkan, bisa menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat, juga dunia politik terhadap pemerintahan Kabinet Kerja di bawah Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK. Jika berlarut, akan sampai pada kesimpulan duet Jokowi-JK ternyata tak mampu memimpin negeri ini, jangankan siap berkompetisi, tapi juga menolong membebaskan rakyat dari keterpurukan.

Akankah upaya impeachment menjadi pilihan akhir kita? (b)