Zoom

Fraksi PKB DPRD Jakarta Juga Siap Cabut Hak Angket

Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 04 Mar 2015 - 11:10:30 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

3420150227antarafoto-hak-angket-ahok-260215-vyt-1_1425134678740.jpg

Pimpinan DPRD DKI Usai Memutuskan Penggunaan Hak Angket Terhadap Gubernur (Sumber foto : antaranews)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Rencana Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta mencabut dukungan hak angket bukan isapan jempol. Ketua Fraksi PKB DPRD Jakarta, Hasbiallah Ilyas membenarkan hal tersebut. 

Menurut Hasbi niat ini sebenarnya sudah sejak awal ingin dilakukan, lantaran kisruh antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bisa menimbulkan efek yang tidak baik kedepan dalam membangun kota Jakarta sendiri. 

"Saat pengesahan hak angket saya tidak datang di paripurna, yang hadir hanya sekretaris PKB, itu pun tanpa koordinasi dengan saya," kata Hasbi saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (4/3/2015). 

Meski demikian mundurnya PKB dari hak angket perlu persetujuan resmi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI. Namun, Hasbi optimis kalau hal tersebut bakal disetujui dan tinggal mengetuk palu saja. "Masih perlu dibicarakan, entah kapan," tandasnya.

Jika sikap FPKB DPRD DKI Jakarta dilaksanakan maka ada dua fraksi yang mencabut dukungan bergulirnya hak angket. Sebelumnya, Fraksi Partai Nasdem menarik dukungan karena mendapat instruksi langsung dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Namun langkah ini mendapat kecaman dari Forum Pemuda Betawi (FPB). Ketua Umum FPB Rahmat HS mengaku kecewa atas sikap Nasdem yang mencabut dukungan hak angket. Menurut Rahmat, pencabutan dukungan itu sebagai bentuk kompromi terhadap upaya penegakan hukum dan konstitusi lembaga legislatif. 

"Sikap mencabut dukungan ini merupakan sikap banci, semestinya DPRD jangan banci," ujar Rahmat kepada TeropongSenayan.com di Jakarta (4/3/2015). Rahmat meminta fraksi-fraksi lain tidak mengikuti langkah Fraksi Partai Nasdem. 

"Kalau DPRD sebagai wakil rakyat takut kepada gubernur dan tekanan dari partai di atas, bagaimana mau memperjuangkan aspirasi rakyat," tegas Rahmat.

Rahmat menyatakan persoalan dasar kisruh Ahok dengan DPRD berawal dari penyusunan APBD DKI tahun 2015. Ahok menyerahkan draft APBD bukan yang telah dibahas bersama DPRD dan disahkan dalam paripurna melainkan draft yang dibuat Ahok sendiri. (ris)

 

tag: #fpkb dprd dki jakarta   #hasbi   #ahok   #hak angket  

Bagikan Berita ini :

Kemendagri RI
advertisement