Soal PKI, Waketum Gerindra Minta Maaf ke PDIP

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono akhirnya meminta maaf kepada PDIP atas peryataanya 'Wajar PDIP disamakan dengan PKI karena menipu rakyat' itu berbuntut panjang.

“Dengan ini saya mengklarifikasi bahwa saya tidak bermaksud mengatakan bahwa PDIP adalah PKI dan menipu rakyat Dan tidak benar PDIP itu adalah PKI serta menipu. Sebab PDI-Perjuangan adalah Partai yang menjunjung tinggi nilai nilai Pancasila dan berlandasan Pancasila dan bekerja serta memeperjuangkan rakyat Indonesia untuk kemakmuran bangsa dan negara," kata Arief dalam pesan singkatnya, Selasa (1/8/2017).

Karena itu, lanjut ia, untuk meluruskan kesalah pahaman, dirinya meminta maaf yang sebesar-besar nya pada Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh jajaran kader PDIP yang merupakan sahabat -sahabatnya atas statement dirinya tersebut diatas.

"Atas perhatiannya dan kebersamaan dalam sebuah negara demokrasi, saya ucapakan terima kasih," tutupnya.

Sebelumya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal Prabowo Subianto.

Hasto menyebut pernyataan Prabowo soal ambang batas presidential threshold (PT) lantaran Ketua Umum Partai Gerindra itu berambisi kembali maju pada Pilpres 2019. Prabowo menyatakan sebelumnya bahwa PT 20 persen hanya lelucon politik.

"UU Pemilu dengan PT 20 persen malah bukan hanya lelucon politik dan menipu rakyat, tapi yang menyetujui UU tersebut kurang waras dan melanggar hak konstitusi para pemilih pemula, dan menganggap rakyat bodoh hanya demi memulai rencana kecurangan dalam Pemilu 2019," kata Arief dalam keterangannya, Senin (31/7/2017).

Bahkah ia menuding, partai pendukung presidential threshold kehilangan akal sehat dengan menjadikan PT 20 persen berpatokan pada Pemilu 2014 silam.

"Artinya pemilih pemula pada Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 kehilangan hak konstitusinya untuk mengusung seseorang calon presiden, karena mereka pada tahun 2014 belum bisa memberikan suaranya sebagai dasar untuk mengusung capres-cawapres pada Pemilu 2019," katanya.

Ini sama saja, lanjut Arief, Joko Widodo dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat tentang sebuah arti hak konstitusi warga dalam negara demokrasi.

"Jadi wajar aja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan nipu rakyat sih," tandasnya. (icl)