KNPI Diminta Keluarkan Manifesto Nasionalisasi Freeport

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) diminta tidak hanya gaduh dengan isu perebutan kursi ketua umum saja, sama seperti kongres atau munas pada umumnya. Tapi, buatlah rumusan manifesto menyangkut masalah negara dan bangsa.. Salah satu diantaranya menyoal keberadaan perusahaan penambang emas Freeport Indonesia di tanah Papua.

Sangat kebetulan kongres KNPI 2015 diadakan di tanah Papua, yaiitu pada 24-28 Februari. Salah satu manifesto itu adalah tuntutan pemuda Indonesia agar pemerintah berani melakukan nasionalisasi Freeport. Usul dibuatnya manifesto meluncur dari Cokro Wibowo Sumarsono, wakil sekjen DPP KNPI.

"Kami mengharapkan agar dalam Kongres Pemuda di Jayapura besok tidak sekadar sebagai ajang pertarungan rebutan surat rekomendasi calon ketua umum,: kata dia. Namun, kata dia, kongres KNPI tersebut dapat diadikan sebagai ajang pertarungan gagasan menuju kristalisasi manifesto politik pemuda dalam menyikapi kondisi kebangsaan saat ini.

Cokro yang juga mantan sekretaris jenderal Presidium Generasi Muda Nasional Indonesia (GMNI), menambahkan, selain masalah Freeport, sekurangnya ada lima poin dari manifesto yang biisa diakomodasi. Di antaranya, pertama, geostrategi lokasi kongres KNPI yang tepat berada di tepian Samudera Pasifik, merupakan jawaban bagi pemuda atas kesiapannya menghadapi gelombang kebangkitan abad pasifik, yaiu negara-negara di kawasan Samodera Pasifik.

Poin berikutnya adalah perlunya kebulatan tekad menyukseskan program pemerintah, yaitu mewujudkan poros maritim Nusantara. "Manfesto itu kita rangkai dalam geosgrategismanifesto politik," kata Cokro. (b)

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #kongres KNPI di Papua