Menagih Tanggung Jawab Ahli Hukum Tata Negara

SUDAH berulangkali kejadian KPK vs Polri, tapi penyelenggara negara dan pakar hukum tata negara tak pernah bisa mengambil hikmah dari kasus tersebut. Kisruh dan kegaduhan terulang kembali antara dua institusi penegak hukum ini.

Bolak balik bicara soal pelemahan KPK. Namun tak pernah mau mengakui kesalahannya karena medesain sistem kenegaraan yang tumpang tindih dan saling tubruk antar institusi dan peraturan di era reformasi. Seperti semua buta atas hal ini.

Seakan semua menuding bahwa hanya politisi dan polisi yang bobrok dan bermasalah di negeri ini. Padahal, berulangnya kekisruhan hubungan antar penegak hukum sejatinya bukti bahwa para pakar hukum tata negara juga tidak becus.

Mungkin seperti kata Allah SWT di dalam surat Al Baqarah. "Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan itu sama saja bagi mereka. Karena mata, telinga dan hati mereka telah terkunci mati untuk tak mau lagi menerima kebenaran".

Sudah berulang kali diingatkan, tata ulang negara kembali ke UUD 1945 untuk disempurnakan. Namun tetap saja para pakar hukum tata negara itu keras kepala seakan tidak mau tahu. Mereka ngotot dengan pikiran dan keinginannya sendiri.

Padahal waktu terus melintas tak ada yang bisa menghentikan. Tanpa berusaha dengan cara yang cerdas dan tepat untuk bertindak maka akan tergilas oleh sang waktu. Akankah semua menunggu waktu naasnya? (ris)

 

 

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.

 

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #polisi   #pakar hukum tata negara   #politisi