Izin Reklamasi Dibatalkan PTUN, Pemprov DKI Akan Banding

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan izin tiga pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Pemprov DKI pun menyatakan akan mengajukan banding.

"Iya (akan banding)," kata Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Pemprov punya waktu hingga 30 Maret untuk mengajukan banding. Soni memastikan Pemprov punya alasan untuk banding atas putusan PTUN.

"Pertama, yang lalu memang tidak dilengkapi, ada dokumen yang tercecer terkait tata ruang atau zonasi. Kedua, mengenai amdal, amdal telah dilakukan dan telah disosialisasikan, itu juga tidak disinggung seolah Pemprov DKI tidak pernah mensosialisasikan," tutur pria yang akrab disapa Soni itu.

"Ketiga, mengenai kewenangan gubernur, dengan tegas kita memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan itu," lanjutnya.

Menurut Soni, kalah atau menang Pemprov DKI saat mengajukan banding bukan hal penting. Yang terpenting saat ini Pemprov DKI sudah menghormati putusan PTUN. Banding, menurutnya, adalah prosedur yang sudah diatur.

"Kami yakin mengajukan banding dan insyaallah semua bisa dilengkapi. Menang atau kalah nomor dua, yang penting sebagai negara hukum menghargai keputusan peradilan apa pun. Karena masih ada upaya banding yang dimungkinkan untuk dilakukan pihak yang kalah," tuturnya.

Pemprov DKI mengalami kekalahan dalam gugatan yang diajukan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Walhi setelah majelis hakim PTUN mencabut izin reklamasi Pulau K, F, dan I di Teluk Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Putusan diambil karena majelis hakim menilai reklamasi yang dilakukan dianggap dapat merusak ekosistem sumber daya perairan sekitar pulau.(yn)