Pengelolaan Perbatasan Buruk Nasionalisme Rakyat Bisa Luntur

Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Selasa, 03 Peb 2015 - 06:19:43 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

75oesman sapta.jpg

Oesman Sapta Oedang (Sumber foto : Eko Hilman)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Pengelola daerah perbatasan selama ini tidak beres dan banyak masalah. Hidup rakyat di perbatasan miskin jauh dari sejahtera, sulit rumah sakit dan tidak sekolah. Padahal anggaran yang dikeluarkan negara selama ini sangat besar.

"Sebagian besar mereka memilih membeli barang kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga daripada di wilayah sendiri karena harganya lebih mahal," kata Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO).

Menurut, OSO, jika bicara perbatasan negara maka yang dibahas adalah soal hukum internasional. Di situlah pentingnya sosialisasi Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD NRI 1945 yang disebut sebagai 4 Pilar Kebangsaan. Sayangnya generasi muda saat ini banyak yang sudah tidak hafal Pancasila lagi.

Menurut Oesman, dari 10 negara (Australia, Vietnam, Filipina, India, Malaysia, Papua Neugini, Republik Palau, Singapura, Thailand, dan Timor Leste) yang berbatasan dengan Indonesia, hanya tiga negara yang strategis; yaitu Timor Leste (Atambua NTT), Papua Neugini (Papua), dan Kucing Malaysia (Entikong Kalimantan Barat).

“Mereka itu lebih menikmati wilayah di luar batas NKRI khususnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (makanan, beras, TV, dll) karena tak ada proteksi harga-harga dari Indonesia. Harganya lebih murah Rp100,- saja sangat berarti bagi rakyat perbatasan,” ujar Oesman.

Karena itu ke depan, Oesman berharap ada proteksi bagi pengusaha dan rakyat perbatasan agar harga-harga itu terjangkau dan tidak lagi merasa nikmat dengan negara tetangga. "Sebab, kalau itu dibiarkan, rasa nasionalisme bangsa ini akan makin luntur dan habis," ujarnya.(ss)

tag: #nasionalisme   #luntur  

Bagikan Berita ini :

Kemendagri RI
advertisement