Ketua Komisi XI Minta Pembahasan APBN-P Dipercepat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Ketua Komisi XI Fadel Muhammad mengajak pemerintah segera membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Sebab, jika tidak akan membuat operasional kegiatan pemerintah terhambat. Bahkan bisa terjadi gaji pegawai negeri tidak bisa dibayarkan jika perubahan APBN 2015 tak segera rampung.

"Permasalahn APBN-P harus kita percepat, karena waktu sudah sangat mendesak. Sekarang saja sudah memasuki per tengah Januari, kalau bertele-tele nanti gaji operasi semua tidak jalan," cetus Fadel pada TeropongSenayan di DPR, Rabu (14/1/2015) di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Dia menjadwalkan pembahasan dimulai pekan depan.

Fadel mengingatkan bahwa yang APBN-P 2015 harus menjadi prioritas pemerintahan Presiden Jokowi. Dia juga mengakui percepatan pembahasan APBN-P 2015 menjadi salah satu target komisi yang dia pimpin. Sebab, akibat penggabungan dan pemecahan kementerian oleh Presiden Jokowi maka perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian dalam anggaran negara.

Tak hanya itu, APBN 2015 yang diajukan ketika pemerintahan masih dipimpin Presiden SBY saat ini asumsi makro ekonomi sudah mengalami perubahan. Seperti harga minyak mentah, kurs mata uang maupun inflasi. Selain itu pemerintahan Presiden Jokowi juga menginginkan adanya pengaturan baru penerapan subsidi BBM. Semua itu menuntut dilakukannya perubahan APBN 2015. Jika tidak pemerintah tidak bisa menjalankan anggaran negara.

Itu sebabnya Fadel mengatakan revisi APBN 2015 menjadi salah satu target komisi yang dipimpinnya. "Kita ada tiga target, namun yang paling mendesak adalah membahas APBN-P. Karena anggaran sekarang besar tidak seperti lalu. Karena itu kita akan segera melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan," ujar Fadel. Untuk membahas makro ekonomi akan dilakukan dengan Bank Indonesia (BI), sedangkan masalah mikronya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bukan hanya itu saja, untuk masalah legislasi, politisi Golkar itu juga akan membahas Undang - Undang Perbankan yang dinilainya masih sangat liberal. Selain itu, pihaknya juga ingin membuat nilai tukar rupiah stabil terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah sempat tembus di level 12.735 per dolar AS pada 7 Januari 2015.

"Tentu kita juga ada target legislasinya, salah satunya berhubungan dengan Perbankan. UU Perbankan sekarang terlalu liberal, itu akan segera kita perbaiki. Selain itu masalah kebebasan devisa kita yang membuat dolar (US dolar) tinggi. Kita ingin atur itu agar dolar stabil dengan rupiah. Ini juga hal yang mendesak dan harus segera diperbaiki," tandasnya.(ris)