Komisi III DPR Setuju KPK Telisik Harta Calon Kapolri

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyatakan setuju jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penelusuran harta calon Kapolri.

"Saya setuju calon Kapolri harus bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan soal harta kekayaannya dan diinvestigasi oleh KPK," kata Arsul kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Ia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perbaikan dalam proses pemilihan calon Kapolri agar lebih transparan. Tak hanya itu, ujar Arsul, hal itu juga sebagai momentum bagi Presiden untuk mereformasi Polri sebagai institusi penegak hukum.

"Reformasi tidak hanya sekedar hal-hal yang terkait dengan birokrasi maupun kinerja kepolisian, namun harus mencakup revolusi mental yang menyangkut integritas pejabat kepolisian dari yang tertinggi sampai dengan jajaran paling bawah," tuturnya.

Ketika KPK, dikatakannya, meragukan perolehan harta calon Kapolri maka yang bersangkutan harus bersedia menjelaskan perolehan harta tersebut.

Lebih lanjut Arsul meminta Presiden Jokowi agar memberikan waktu lebih panjang bagi KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibanding waktu yang diberikan ketika pemilihan calon menteri kabinet kerja.

"DPR menyarankan agar dalam pencalonan Kapolri ini, Presiden benar-benar mendengar suara masyarakat yang berkeinginan agar Kapolri yang ada adalah sosok yang mampu mewujudkan revolusi mental di tubuh Polri," tegas Arsul.

Menurut kabar yang santer beredar, pensiun Sutarman akan dipercepat. Sejumlah nama calon Kapolri pun mulai bermunculan di publik. Bahkan dikabarkan akhir Januari 2015, proses seleksi calon Kapolri pengganti Jenderal Sutarman sudah rampung. Karena itu, saat ini sudah beredar nama-nama calon berpangkat bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen) sebagai orang nomor satu di institusi Bhayangkara.

Nama-nama Jenderal tersebut antara lain: Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, Kabareskrim Komjen Suhardi Aliyus, Kabaharkam Komjen Putut Bayu Seno, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar, Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Boy Salamuddin, dan Kepala BNPT Komjen Saud Usman Nasution.(yn)