JK Dinilai Kesampingkan Etika Politik

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Terpilihnya kembali Jusuf Kalla  menjadi Ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) terus menjadi polemik. Meski PMI termasuk semacam organisasi kemanusiaan dan bukan partai politik, namun banyak kalangan menganggap jabatan itu bisa mengganggu konsentrasi kerja Wapres. "Jadi problemnya pelanggaran etika politik saja," kata Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (20/12/2014).

Menurut Pangi Syarwi, JK dianggap tidak memberikan tauladan dan mengesampingkan etika politik bagi masyarakat. "Walaupun reasonnya Ketua PMI itu adalah institusi kemanusiaan," ujar dia.

Lebih jauh Pangi hanya khawatir saja. Karena JK sebagai Wakil Presiden dan juga pengusaha itu bertambah beban tugasnya setelah kembali sebagai Ketua PMI. Sehingga, tugasnya untuk membantu presiden menjadi tidak fokus. "Kosentrasi sebelum dan saat menjadi Wapres pasti konsentrasinya berbeda dalam mengurus dan mengelola PMI," tutur dosen UIN.

Seperti diketahui, JK kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI setelah bertarung dengan Titiek Prabowo melalui proses pengambilan suara secara voting. (ec)

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.