MPR Anggap tak Masalah Jokowi Bawa Indonesia Gabung TPP 

NUSA DUA (TEROPONGSENAYAN) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tak mempermasalahkan rencana Presiden Jokowi agar Indonesia bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP).

"Saya kira rencana Pak Presiden ingin bergabung dengan TPP sudah dipikirkan masak-masak," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin selepas pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua Bali Convention Center (NDBCC), Sabtu (14/5/2016) malam.

Ia memahami konsekuensi dari bergabungnya Indonesia ke dalam perjanjian perdagangan TPP yang mewajibkan legislatif merombak banyak undang-undang (UU). 

"Jika itu untuk pertumbuhan ekonomi kita, tak masalah merombak UU terkait. Saya rasa hanya Alquran saja yang tak boleh dirubah-rubah," jelas politikus yang kini maju sebagai kandidat ketua umum Partai Golkar tersebut.

Ia menyakini, Indonesia mampu bersaing sehat di TPP terutama dengan 4 negara ASEAN yang telah lebih dulu bergabung. 

"Saya yakin Indonesia mampu bersaing dengan Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam dan Malaysia yang telah lebih dulu menyepakati perjanjian ini. Tinggal bagaimana kita melakukan akselerasi di beberapa sektor," katanya.

Mahyudin mengatakan, kekayaan intelektual menjadi sektor pertama harus diperhatikan serius. 

"Indonesia harus melindungi hak paten dari berbagai hasil inovasi anak bangsa maupun tradisi, seni budaya dan kearifan lokal. Tak ternilai harganya," jelasnya.

Sektor berikutnya adalah reformasi bidang perburuhan. 

"Indonesia harus mampu menyediakan tenaga kerja yang kompeten. Sehingga memiliki nilai tambah untuk diserap dunia usaha." 

Menurutnya, universitas harus mampu menghasilkan lulusan yang beorientasi riset dan inovasi bukan sekadar lulus saja untuk kemudian menganggur. Terakhir, menurutnya Indonesia jangan ragu untuk melakukan revitalisasi badan usaha milik negara (BUMN). 

"BUMN harus mandiri. Jangan terus minta dispensasi, kemudahan atau perlindungan. Tapi sebaliknya harus profesional dan mampu memberikan kontribusi terhadap negara," tandasnya. (iy)