PPP Djan Gelar Mukernas Pertengahan Desember

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengurus DPP PPP hasil mukernas Jakarta mengumumkan segera melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-13 Desember 2014.

"Pertemuan pada hari ini terkait dengan rencana Mukernas PPP pada 10-13 Desember di Jakarta," kata Sekjen DPP PPP Dimyati Natakusumah yang didampingi Ketua SC dan Ketua OC kepanitiaan acara di kantor DPP PPP, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8-12-2014).

Dimyati menjelaskan, pihaknya telah mempersiapkan segala kebutuhan dalam rangka suksesi Mukernas. Untuk menunjang hal itu, ucap Dimyati, pihak pengurus telah membentuk panitia dengan komposisi Steering Commitee (SC) dan Stering Organization (OC). Sehingga, lanjut Dimyati, pada saat acara Mukernas digelar nanti dapat dihadiri seluruh pengurus partai mulai dari tingkat DPP hingga DPC kabupaten.

Sebelum pembukaan Mukernas dimulai nantinya, Dimyati menambahkan, akan dilakukan prosesi pengukuhan pengurus DPP PPP hasil muktamar VIII Jakarta.

"Jadi sejumlah fungsionaris partai yang telah masuk dalam susunan kepengurusan akan disahkan pada sesi pengukuhan sebelum acara Mukernas dibuka," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Sterring Commitee (SC) Mukernas I DPP PPP hasil muktamar VIII Jakarta, Ja'far Alkatiri mengabarkan, Ketua Majlis Syari'ah, KH. Maimun Zubair akan hadir ke acara yang diselenggarakannya nanti pada tanggal 10-13 Desember 2014 di hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Mukernas itu akan dihadiri Ketua Majlis Syariah, KH. Maimoen Zubair (mbah Maimun). Saya sama ketua umum kemaren di rumah beliau mendatangi beliau. Beliau bersedia hadir beserta rombongan Jateng (DPW PPP Jawa Tengah)," kata Ja'far. Menurut dia, KH. Maimoen juga akan memberikan tausiah politiknya kepada seluruh kader yang hadir di acara. 

Ja'far menegaskan pihaknya akan mengundang sejumlah pimpinan partai politik, pimpinan MPR/DPR, dan seluruh tokoh politik dan ketua-ketua ormas. "Jadi dalam acara nanti, kepada mereka juga kita akan menjelaskan bagaimana kedudukan hukum dan status PPP saat ini," ucapnya. (b)