Hajriyanto: Buat Larangan Main Duit Di Munas Golkar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar kurang dari dua bulan lagi. Suasana makin menghangat di bawah partai beringin rindang itu. Sejumlah kader terbaik mulai bermunculan siap bertarung memperebutkan kursi ketua umum yang saat ini masih diduduki Aburizal Bakrie.
Ketua Umum Aburizal Bakrie tampaknya juga masih berminat maju untuk periode kedua. Lawan-lawannya pun menganggap pemilik Grup Bakrie ini merupakan lawan terberat diantara calon lain. Sejumlah nama calon yang sudah muncul selain Aburizal Bakrie diantaranya  Agung Laksono, MS Hidayat,  Agus Gumiwang Kartasasmita,  Airlangga Hartato, Hajriyanto Tohari, dan Priyo Budi Santoso.
Menurut mantan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari, yang penting jangan ada politik uang agar pemilihan ketua umum benar-benar berjalan fair dan demokratis. "Kalau perlu dibuat aturan tertulis tentang larangan politik uang dengan sanksi yang tegas," ujar Hajriyanto kepada TeropongSenayan, Sabtu (14/11).
Tokoh Partai Golkar yang pernah lima periode menjadi anggota DPR ini mengakui, sebenarnya sudah ada larangan transaksi uang itu di setiap Munas Golkar. Tapi karena sanksinya tidak jelas hal itu  diabaikan. "Akibatnya praktik jual beli dukungan terlihat nyata. Siapa yang uangnya kuat akan punya dukungan besar," lanjut Hajriyanto.
Dia juga minta syarat dukungan bagi calon ketua umum dari DPD I dan DPD II, diturunkan. "Aturan yang ada saat ini dukungan 30 persen, mestinya diturunkan jadi 20 persen sehingga calon lebih banyak dan persaingan bisa menarik," katanya. Munas Partai Golkar sudah disepakati akan digelar pada Januari 2015. (ss)