Tak Mau Ada Program Siluman, DPRD Pastikan Catatan Kemendagri 'Diteropong'

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Prabowo Soenirman memastikan, kali ini pihaknya akan sangat hati-hati dalam membahas hasil evaluasi RAPBD DKI 2016 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dia mengatakan, DPRD siap mengawal dan menindaklanjuti semua saran dan evaluasi dari Kemendagri dengan cermat.

Bahkan, kata Bowo begitu dia akrab disapa, belajar dari pengalaman tahun sebelumnya (APBD 2014), DPRD berjanji akan meneropong secara detail, item per item program dan anggaran.

Menurutnya, politisi di Kebon Sirih tidak ingin kembali kecolongan seperti tahun lalu, dimana ada istilah 'program siluman' dalam pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dan lahan RS Sumber Waras.
‎
Karena itu, Bowo berjanji akan mengawasi secara lebih ketat saat pembahasan pada tataran Banggar nanti. ‎Sebab dua 'program siluman' tersebut diduga masuk setelah evaluasi dari Kemendagri.

"Makanya, kami tidak ingin kecolongan," kata Bowo di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (7/1/2015).
‎
Apalagi, menurut Bowo, evaluasi terhadap RAPBD memang merupakan kewenangan Kemendagri untuk menelaah dan mencoret program yang dinyatakan tidak sesuai atau pemborosan. ‎

Saat disinggung apa saja catatan evaluasi dari Kemendagri, Bowo mengaku belum bisa komentar terlalu jauh. Mengingat, sampai saat ini DPRD belum melihat atau membaca hasil evaluasi tersebut.

"Saya belum lihat, nanti setelah diberikan baru kami buka ya," tandasnya. (mnx)