Dinilai Tak Berpihak Pada Warga Miskin, Ahok Semprot DPR RI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali berselisih paham dengan lembaga negara. Kali ini sasarannya adalah DPR RI.

Orang nomor satu di DKI ini mengaku heran setelah mendengar sikap Komisi II DPR RI yang tidak mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membangun rusun bagi Masyarakat Berekonomi Rendah (MBR).

Menurut Ahok, Komisi II DPR RI itu malah lebih memilih untuk mendukung Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran untuk membangun kawasan komersil seperti pusat perbelanjaan.‎

Padahal, kata Ahok, taruhannya adalah kalau lahan di Kemayoran batal dihibahkan maka puluhan ribu warga miskin di Jakarta batal mendapatkan hunian layak.

"Makanya saya merasa aneh sama DPR. Kita keluar duit bangun buat rumah orang miskin kok gak boleh? Malah mengizinkan PPK Kemayoran membangun buat komersil‎," kata Ahok dengan nada kecewa ‎di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (4/12/2015) kemarin.

"Ini dampaknya bukan ribuan lagi, tapi puluhan ribu orang. Itu ya kalau kita bisa bangun 7.000 unit rusun saja di situ, bisa ada 7.000-an Kepala Keluarga (KK) yang bisa dapat hunian di rusun," jelas Ahok.

Ahok mengaku kian tak habis pikir, mengingat beberapa waktu lalu Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) telah menginstruksikan agar kawasan Utara tidak ada lagi kawasan kumuh.

"Kalau mau gak ada lagi kawasan kumuh kan mesti ada bank tanah dulu dong. Wapres waktu itu juga bilang kenapa Kemayoran mesti dikomersialkan terus. Kenapa gak dikasih DKI buat bangun rumah susun agar orang-orang di kawasan kumuh itu bisa dipindahin," kata Ahok menirukan ucapan JK.

Ahok menjelaskan, untuk menghapus kawasan kumuh di wilayah DKI dibutuhkan pembangunan rumah susun dalam jumlah banyak. Khususnya, rumah susun untuk warga miskin yang tinggal di bantaran sungai.

"Sekarang lihat saja yang tinggal di sungai. Kalian lihat laporannya. Orang yang tinggal tanpa jamban saja di Jakarta hampir 30-40 ribu orang. Makanya aneh, kenapa gak dikasih? Bangunnya juga bukan dari APBN, tapi dari APBD DKI kok. Konyol aja menurut saya," cetus Ahok.‎ (mnx)