Aroma Korupsi di Balik Konsep Parlemen Modern

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Peneliti anggaran dari Centre for Budget Analisys (CBA), Uchok Sky Khadafi mengkritisi keinginan anggota DPR terkait konsep parlemen modern. Menurutnya, konsep tersebut tidak mencerminkan atau tidak sejalan dengan realitas masyarakat Indonesia yang masih banyak di bawah garis kemiskinan.

"Ternyata DPR modern yang didambakan oleh sebagian anggota DPR harus pakai spring bed atau kasur mewah, dan juga ganti conference system yang paling lux dan dambaan anggota DPR ini bikin miris dan prihatin. Permintaan bukan hanya "papa minta saham" saja, tapi juga DPR atau "papa minta yang super mewah, dan Lux" biar beda dengan rakyat miskin," sindir dia saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/11/2015).

Jadi, kata dia, konsep parlemen modern ternyata lebih cenderung menonjolkan gaya hedonisme wakil rakyat saat ini bukan konsep palemen modern yang diharapkan yakni yang mencerminkan perjuangan rakyat.

"Lux dan mewah itulah wajah parlemen yang dibangun ke depan. Bukan parlemen, yang pro-rakyat atau memperjuangkan aspirasi rakyat," ketus dia.

"Padahal publik sudah larang, agar lelang gedung DPR dibatalkan. Tetapi pihak DPR ternyata tetap melanjutkan lelang tersebut, dan sudah ada pemenang lelang," ungkapnya.

Asal tahu saja, lanjut dia, saking ingin modernnya, DPR tanpa menghiraukan kritikan publik, DPR tetap memenuhi segala fasilitasnya dengan yang mahal-mahal sekalipun ada indikasi fasilitas tersebut merugikan keuangan negara.

"DPR tetap ngotot super mewah dan Lux. Jadilah ditemukan potensi kerugian negara untuk beli kasur sebesar Rp.306.178.420, dan pergantian conference system ruang rapat paripurna gedung Nusantara II  sebesar Rp. 7.679.337.000, dan total untuk potensi kerugian negara ini, sebesar Rp.7.985.515.420," ungkapnya.

D ibawah ini penjelasan "lelang-lelangan" yang mengakibatkan ditemukan potensi kerugian negara oleh CBA (Center For Budget Analysis) seperti:

Pertama, Pergantian conference system ruang rapat paripurna gedung Nusantara II sebesar Rp.34.769.337.000.

Pemenang lelang tersebut adalah PT. Lusavindra Jayamadya. Komp. Duta Harapan Indah blok H/40, Kapuk Muara, Penjaringan dengan nilai sebesar Rp.32.769.337.000.

"Sebetulnya harga pemenang lelang ini terlalu tinggi dan mahal," sambung Uchok.

"Tapi ada perusahaan yang menawarkan harga rendah dan murah dari PT. Pegasus Nusantara Jaya Abadi sebesar Rp.25.090.000.000 bisa dikalahkan, sehingga ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp.7.679.337.000.2)," ungkapnya.

Selain itu, kata dia, pengadaan kasur atau spring bed rumah jabatan anggota DPR Kalibata sebesar Rp.10.055.904.000, dan dimenangkan oleh Heros Jaya International, Jln. Musi No.6 Cideng, Gambir dengan nilai sebesar Rp.7.340.377.000.

"Tapi, harga pemenang lelang, terlalu mahal, dan ada harga perusahaan yang paling rendah, dan murah dari PT. Elite Permai Metal Works sebesar Rp.7.162.061.000 dikalahkan sehingga potensi kerugian negara sebesar Rp.178.316.000," ungpap dia.

Tak hanya itu, pengadaan spring bed rumah jabatan anggota DPR Ulujami sebesar Rp.810.782.000, telah dimenangkan oleh Airlangga Mitra Utama, Jln. Anggrek Garuda Raya No.3 - 4 Palmerah dengan nilai Rp.749.888.000.

Harga pemenang lelang tersebut menurutnya, terlalu tinggi dan mahal. Padahal ada perusahaan yang melakukan penawaran yang lebih rendah dan murah dari CV. Swadaya hanya sebesar Rp.627.635.580, tapi dikalahkan sehingga ada potensi kerugian negara sebesar Rp.122.252.420

Pengadaan spring bed wisma Griya Sabha sebesar Rp.1.300.147.000. Lelang ini dimenangkan oleh PT. Cilla Benaya Prima Jln. P. Komarudin No.13 Pulogadung, Cakung dengan nilai sebesar Rp.1.199.110.000. Sebetulnya, harga pemenang lelang ini terlalu tinggi, dan mahal, dan ada perusahaan yang menawarkan harga rendah, dan murah dari CV. Swadaya  sebesar Rp.1.193.500.000 dikalahkan  sehingga ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp.5.610.000

"Dari persoalan di atas, Kami dari CBA untuk mempersilahkan KPK masuk untuk melakukan penyelidikan kasus pengadaan di atas. Segera panggil saja Bu Sekjend DPR ke KPK," sarannya. (iy)