Ingat, SE Kapolri Berpotensi Dimanfaatkan Kekuasaan untuk Bungkam Lawan!

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik dari Indostrategis, Andar Nubowo mengaku setuju dan mengapresiasi kebijakan Kapolri terkait penanganan tata cara bertutur kata di sosial media.

"Saya kok setuju, sudah tepat itu Kapolri Badrodin Haiti (BH) keluarkan SE (Surat Edaran)," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Selasa (03/11/2015).

Dijelaskan, secara normatif SE itu sudah tepat. Sebab Indonesia seharusnya bebas dari ujaran kebencian.

"Di negara lain yang maju demokrasinya, siapapun yang sebarkan kebencian akan dikenai sanksi pidana," ungkap dia.

Namun, kata dia, yang mesti menjadi concern masyarakat terkait kebijakan tersebut, bagaimana mengawasi implementasi kebijakan tersebut dan memastikan bahwa kebijakan itu bukan untuk mengekang.

"Problemnya di tingkat teknis di lapangan. Ini yang mesti diawasi. Sebab, terkait apa dan bagaimana itu ujaran, itu sifatnya teknis dan tafsir atasnya. SE ini bisa disalahtafsirkan untuk mengekang kebebasan berpendapat dan berpotensi dimanfaatkan oleh kekuasaan atau pihak-pihak tertentu untuk membungkam lawan," ujar dia.

"Kalau ini yang terjadi, rezim kontrol Orde Baru bisa tumbuh lagi. Misalnya nanti, khutbah keagamaan akan diintelin dan sebagainya. Ini yang tidak boleh. Bahaya!!," tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa aturan itu juga mesti disertai penegakan hukum yang tetap berprinsip pada demokrasi.

"Di negara-negara maju, hate speech diancam pidana. Sebab bersifat provokatif. Tetapi, larangan itu didukung law enforcement yang berkeadilan dan berpegang pada prinsip demokrasi. Penegak hukumnya tahu aturan dan paham demokrasi. Sehingga larangan hate speech tidak disalahgunakan untuk kepentingan anti demokrasi." (iy)