Di Washington, Jokowi Ditanya Kebijakan Pemerintahnya Terhadap Tiongkok

Washington, D.C. (TEROPONGSENAYAN) - Presiden RI Joko Widodo mendapatkan pertanyaan soal sikap pemerintahnya terhadap Tiongkok yang merupakan negara relatif sangat berpengaruh di Asia meski kerap kali menciptakan friksi dengan negara tetangganya.

Moderator Dr. Ricard Bush di Washington, D.C., Selasa (27/10/2015) siang, menanyakan tentang Tiongkok dalam sesi diskusi singkat dengan Presiden Jokowi setelah policy speech di Brookings Institution Washington D.C.

Menurut dia, Tiongkok merupakan negara besar yang berpengaruh di kawasan Asia, tetapi sering menciptakan friksi dengan negara tetangganya.

Bush ingin mengetahui respons Presiden Jokowi terkait dengan hal itu, termasuk sikap Indonesia dalam menghadapi Tiongkok.

Presiden Jokowi merespons hal itu dengan sikap yang santai.

Ia beberapa kali menyampaikan gurauan yang mengundang tawa hadirin.

"Kami melihat Tiongkok sebagai mitra penting bagi Indonesia dan kami perlu untuk memperkuat kerja sama dengan Tiongkok karena kami mengekspor berbagai komoditas ke Tiongkok," katanya.

Namun, Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia melihat negara lain, seperti halnya Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan Timur Tengah, sebagai mitra yang penting bagi Indonesia.

"Tentang Laut Tiongkok Selatan saya sudah sebutkan dalam pidato saya bahwa Indonesia bukan bagian dari konflik," katanya.

Namun, Indonesia merasa perlu untuk turut serta menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan di sekitar wilayah tersebut.

Indonesia mengimbau semua pihak menahan diri dari tindakan-tindakan yang mengikis rasa saling percaya antarpihak.

"Kita ingin negara-negara ASEAN dan Tiongkok untuk mulai berdikusi tentang konten Code of Conduct atau CoC. Indonesia ingin memainkan peran aktif dalam isu ini," katanya, dilansir laman Antara.

Policy Speech Jokowi mendapatkan sambutan yang antusias. Pada kesempatan itu, dia mengelaborasi tentang berbagai hal, termasuk paket kebijakan pemerintahnya yang baru saja diluncurkan hingga lima paket, posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia yang toleran dan moderat, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar, hingga kerja sama dengan AS.

"Tanpa demokrasi tidak akan ada Presiden Jokowi," katanya yang mendapat aplaus dari hadirin.

"Anda boleh twit," katanya yang disambut dengan tawa hadirin.

Jokowi terbilang menarik dalam menyampaikan pidatonya, bahkan ketika mendapatkan pertanyaan soal Public Private Partnership yang didelegasikan kepada Menteri Perdagangan Thomas Lembong agar menjawabnya.

Ia juga mendelegasikan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi untuk menjawab pertanyaan yang lain.

Moderator Bush menyatakan terkesan dengan cara Jokowi mendelegasikan tugas kepada para menterinya. (iy)