Gagasan Pemerintah Soal Kedaulatan Minyak Realisasinya Nol Besar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VII DPRRI Harry Poernomo mengatakan, setiap orang yang memiliki akal sehat pasti akan setuju dengan wacana kedaulatan minyak yang selalu didengungkan pemerintah. Tetapi, kata dia, semuanya kembali pada upaya pemerintah dalam mewujudkan gagasan tersebut.

"Intinya, ini semua masih wacana. Gagasan bagus-bagus, tapi realisasinya masih nol besar," ujar Harry di gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Harry menyampaikan hal yang paling mendasar sebagai kebutuhan bagi perbaikan tata kelola minyak nasional adalah pembangunan kilang. Persoalannya, belum terlihat upaya serius pemerintah dalam membangun kilang.

"Yang butuh kilang itu bukan Pertamina sebagai persero, tapi yang butuh kilang itu negara. Kita tidak bisa memaksakan Pertamina supaya bangun kilang kalau tidak ada dukungan pemerintah," ungkapnya.

Semestinya, ujar dia, pemerintah mendukung berbagai kebutuhan infrastruktur yang bisa menopang efektivitas kerja Pertamina.

"Kalau Pertamina sebagai perusahaan, ngapain capek-capek investasi sebesar itu, beli minyak di luar negeri ke Singapura, gampang kok. Kan sama-sama impor kita. Kita ini kan net importir, kebutuhan tidak bisa berhenti sementara produksi dari hari ke hari turun. Baik BBM kilang dalam negeri, mau tidak mau impor. Kan negara di dunia juga banyak yang jadi importir, seperti Korea dan Jepang," pungkas Harry.

Seperti diketahui, dalam Nawacita 9 Jokowi-JK menjadikan gagasan kedaulatan energi sebagai bagian dari prioritas yang dijanjikannya kepada rakyat Indonesia. Salah satu pokok penekanannya, pemerintah akan berupaya secara mandiri mengelola sumber-sumber minyaknya dan meminimalisir ketergantungan impor.(yn)