Anggota DPR Ini tak Setuju Jika Budaya Malu dan Mundur Diterapkan di Indonesia

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pernyataan pengamat politik Siti Zuhro yang mengatakan bahwa Jokowi harus mengadopsi budaya malu dan mundur ala Jepang tidak disetujui oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana.

Menurutnya, budaya tersebut tidak sinkron dengan sistem ketatanegaraan yang dianut Indonesia.

"Jepang menganut sistem parlementer, negara kita adalah presidensil dimana selama 5 tahun pemerintahan harus selesai, kecuali pelanggaran konstitusi atau melakukan penghianatan terhadap negara," kata dia kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (19/10/2015).

Pernyataannya ini menanggapi komentar Siti Zuhro yang meminta Jokowi meniru budaya mundur dari jabatannya ketika sudah tidak mampu memimpin negeri ini. Hal itu kata Siti, sebagaimana ditradisikan di Jepang dan beberapa negara lainnya.

Menurut Dadang, jika budaya tersebut diterapkan di Indonesia, maka akan ada dampak sosial yang negatif.

"Mundurnya pemimpin akan membuat ketidakpastian, dan pasti chaos," tandas dia.

Jadi, kata dia, dalam sistem presidensil, gagal atau berhasilnya harus dilihat dalam kurun waktu lima tahun, bukan satu tahun.

"Harus dilihat lima tahun. Gagal tidak bisa dilihat dalam 1 tahun, karena tidak ada dasarnya," jelasnya. (iy)

tag: #budaya mundur   #budaya malu   #pejabat mundur dari jabatannya   #jokowi