Lagi, DPR Dikibuli Pemerintah Soal Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menegaskan, sampai saat ini pihaknya belum diberitahukan secara rinci paket kebijakan ekonomi jilid keempat milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya mendengar terkait ketenagakerjaan, tapi pihak pemerintah belum mensosialisasikan kepada kami. Artinya belum rapat terbuka, baru selentingan-selentingan saja," kata Dede di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Bahkan, Dede menilai kebijakan tersebut dianggap seperti sinetron serial yang kejar tayang. Bagaimana tidak, seharusnya pemerintah mengkaji dulu pada paket kebijakan ekonomi yang sebelumnya, apakah sudah singkron atau belum.

"Saya melihat seperti sinetron serial satu, dua, tiga, empat, berarti ada lima, enam. Harus ada evaluasi berjarak dan harus ada monitoring paket kebijakan satu, dua dan tiga. Ini kan seakan seperti serial stripping," paparnya.

Oleh karenanya, politikus Demokrat ini mendesak agar Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri bisa memenuhi hak-hak para pekerja Indonesia, bila di dalam paket kebijakan ekonomi jilid keempat mencakup tenaga kerja. Diantaranya soal upah dan hidup layak.

"Tapi poin utamanya, kami meminta kepada menteri tenaga kerja. Bagaimana agar tenaga kerja kita ini mendapatkan hak-haknya secara baik dan benar. Salah satunya, upah tiap tahunnya. Apakah dalam formula ini akan mencakup itu? Kami menunggu dulu kebijakannya seperti apa," pungkasnya. (mnx)