Komisi VIII: Kita Bahkan Ingin Haji Tak Dikelola Pemerintah

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VIII DPRRI Khatibul Umam Wiranu tidak setuju dengan rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang ingin mengambil alih pengelolaan umroh.

Justru, kata Khatibul Umam, pihaknya ingin agar Kemenag tidak lagi mengurusi masalah haji lantaran banyaknya berbagai kelemahan.

"Kita bahkan ingin membentuk dalam UU haji yang sedang kita rancang ini agar penyelenggara haji tidak pemerintah lagi," ujar Khatibul Umam kepada TeropongSenayan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat tersebut memberikan bocoran terkait penyelenggaraan ibadah haji ke depannya dalam UU yang tengah dirancang DPR.

Ia melanjutkan, nantinya Komisi VIII akan merekomendasikan pembentukan lembaga atau badan yang secara khusus mengurusi haji. badan dan lembaga itu nantinya diisi oleh pejabat profesional yang direkrut secara khusus oleh presiden dengan disepakati oleh DPR.

"Satu badan milik negara yang tentu di dalamnya orang-orang profesional, bisa dari orang Depag sendiri atau orang profesional di luar Depag," paparnya.

Posisi Kemenag, disampaikan Khatibul Umam, nantinya hanya sebagai regulator.

"Menjadi pengatur manajemen haji dan umroh. Tetapi pelaksananya nanti badan yang dibentuk tersebut," ucapnya.(yn)