Di Komisi III, Kapolri Dikritik Soal Praktek 'Backing' Perusahaan oleh Aparat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kedatangan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti ke komisi III disambut dengan komplain dan kritik tentang adanya praktek backing perusahaan oleh oknum aparat kepolisian. Padahal praktek backing tersebut dapat memotong dana perusahaan yang seharusnya menjadi pemasukan bagi negara.

"Saya gambarkan, ada potensi penerimaan negara yang sebenarnya bisa mendatangkan pemasukan negara, tapi justru di-backingi oknum. Seperti tambang emas di Gunung Botak, potensi di sana lumayan. Cuma, memang harus bisa diperhatikan Polri," ujar anggota komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu dalam RDP Polri dengan komisi III di ruang rapat Komisi III di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Dalam rapat tersebut, Kapolri, Jenderal Pol Badrodin Haiti mengusulkan anggaran Polri tahun 2016 sebesar Rp20,099 Triliun. Anggaran tersebut dialokasikan pada tiga jenis pembiayaan. Pertama, untuk kekurangan pembayaran gaji, tunjangan dan remunerasi sebesar Rp 5,172 Triliun.

Kedua, anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan dukungan operasional dan pelaksanaan kegiatan fungsi teknis kepolisian dalam rangka memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat  serta untuk penegakkan hukum sebesar Rp 8,652 Triliun. 

Ketiga, anggaran akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penanganan gejolak sosial sebesar Rp 6,275 triliun," jelasnya. (iy)

tag: #kapolri   #badrodin haiti   #perusahaan   #polri