Tak Peduli Kritik, Tujuh Proyek DPR Pasti Dibangun

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tujuh megaproyek DPR dipastikan akan jadi dibangun. Hal ini karena telah tersusun dalam rencana strategis atau renstra yang disampaikan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) di rapat paripurna DPR hari ini. Renstra ini merupakan perencanaan untuk periode lima tahunan.

Wakil Ketua BURT DPR Dimyati Natakusumah memberikan arahan akan pentingnya pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di DPR, kebutuhan terus meningkat. Untuk itu, pembangunan tujuh proyek komplek parlemen dibutuhkan.

"Di kompleks gedung DPR masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal penataan ruang. Diakui bahwa rencana tata ruang belum dijadikan acuan bagi pembangunan dengan karakter demokrasi," ujar Dimyati saat sidang paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Kawasan kompleks DPR RI, kata Dimyati, masih belum terintegrasi seperti misalnya ruang rapat paripurna yang belum mencerminkan komunikasi dua arah, banyak kawasan yang belum termanfaatkan secara optimal, belum tertatanya lahan parkir.

Karena itu, diperlukan penataan ulang dalam suatu grand design kompleks DPR yang dapat diartikan sebagai renstra dalam melakukan pembangunan fisik di kawasan kompleks DPR.

Dalam renstra, fasilitas yang terdapat dalam penataan frand design adalah keberadaan perpustakaan modern dan museum DPR. Nantinya perpustakaan dan museum yang akan dibangun dan dikembangkan oleh DPR tidak hanya untuk kebutuhan DPR tetapi juga untuk masyarakat luas.

Selain itu, DPR juga akan pembangunan klinik modern. Nantinya, klinik tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan terhadap fasilitas medis, paramedis, dan administrasi secara optimal bagi anggota DPR dan keluarga serta pegawai Setjen DPR/DPD.

DPR merencanakan membangun tujuh proyek DPR yakni ruang kerja anggota DPR, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, visitor centre, ruang pusat kajian legislasi, serta pembangunan integrasi kawasan tempat tinggal. Pembangunan ini diperkirakan akan menghabiskan dana multiyears sebesar Rp2,7 triliun hingga 2018.(ss)