Program Magang di Balai Kota Buat Kepentingan Politik Ahok?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membuka program magang di kantornya bagi kalangan profesional dan mahasiswa. Program itu diklaim bertujuan agar mereka mendapatkan pengalaman bekerja di lingkungan Pemprov DKI.

Pakar hukum dan kebijakan publik dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Masnur Marzuki mengingatkan Ahok untuk tidak memanfaatkan kantor gubernur untuk kepentingan politiknya.

"Program magang di kantor gubernur itu sebenarnya bagus, tapi harus dipisahkan dari entitas kepentingan politik Ahok," ujar Masnur kepada TeropongSenayan, Jumat (28/8/2015).

Masnur merasa perlu mengingatkan Ahok karena tahapan Pilkada DKI tak lama lagi akan dimulai. Direktur Jakarta Monitoring Network (JMN) itu juga menilai, ada kejanggalan dalam program magang di Balai Kota yang telah diumumkan ke publik. Karena itu, Ahok selaku gubernur diminta menjelaskan seterang-terangnya mengapa program magang itu pendaftarannya lebih massif disosialisasikan lewat web ahok.org.

"Makanya wajar kalau muncul kecurigaan apakah itu program pribadi Ahok atau program Balai Kota," tegas Masnur.

Melalui sosial media, Teman Ahok dan barisan pendukung Basuki itu sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan Ahok, termasuk program magang di kantor Ahok.

Melalui penelusuran di berbagai akun sosmed dan website, program magang di kantor Gubernur ini sudah tersebar luas. Uniknya, bagi peserta yang berminat mengikuti program ini digiring untuk mengunduh dokumen dari tautan: http://ahok.org/wp-content/uploads/2015/08/Program-Magang-Kantor-Gubernur-DKI.rar

Masnur meminta agar program itu diaudit yang transparan oleh lembaga yang berwenang agar clear. Selain itu, DPRD juga harusnya ikut mengawasi program ini apakah benar untuk kepentingan pemerintahan DKI Jakarta atau kepentingan Ahok pribadi.

"Karena memang yang ditonjolkan justru Ahoknya ketimbang Balai Kota sebagai pusat pemerintahan DKI. Ini amat janggal dan naif. Jangan karena APBD disusun lewat Pergub, DPRD cuma diam saja," pungkasnya.(yn)